Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/10/2020, 08:01 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komitmen Presiden Jokowi Widodo dalam menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat kian memudar. Penegakan HAM pada periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai stagnan dan tidak mengalami kemajuan yang signifikan.

Berbagai kasus pelanggaran HAM berat tidak ada yang berhasil diselesaikan oleh pemerintah dalam satu tahun terakhir.

"Kami secara umum menyimpulkan ada situasi stagnan dalam pemajuan dan penegakan HAM," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers Tantangan Pemajuan dan Penegakan HAM, secara virtual, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Taufan mengatakan, Komnas HAM sudah menyerahkan berkas 12 kasus pelanggaran HAM berat kepada pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki kewenangan penyelidikan. Sedangkan kewenangan penyidikan dipegang oleh Kejaksaan Agung.

Namun, hingga saat ini belum ada satupun kasus pelanggaran HAM berat yang berhasil diselesaikan pemerintah.

"Ada 12 kasus berkas yang disampaikan oleh Komnas HAM. Sampai hari ini dari 12 kasus itu belum satu pun ada penyelesaian," ujarnya.

Baca juga: Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Adapun 12 kasus pelanggaran HAM tersebut meliputi, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Wasior 2001-2001 dan Wamena 2003 di Papua - Papua Barat.

Kemudian, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998, Peristiwa Talangsari 1989 di Lampung, Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Simpang KKA dan peristiwa Jambu Keupok di Aceh.

Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998 di Jawa Barat serta Jawa Timur, Peristiwa Rumoh Geudong 1989 di Aceh dan Peristiwa Paniai 2014 di Papua.

Taufan menyinggung pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan menghidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Ketika itu, Mahfud menyebutkan, keluarga korban hingga organisasi pegiat HAM akan dilibatkan dalam KKR.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tuntaskan 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat

Tak hanya itu, keberlanjutan pembentukan KKR akan didiskusikan bersama DPR RI serta mengajukan UU KKR dalam program legislasi nasional (prolegnas). Namun, wacana pembentukan KKR tersebut tidak lagi terdengar dari pemerintah.

"Sampai hari ini kita belum melihat langkah-langkah yang konkret, karena itu kami katakan ini bagian dari stagnasi," ucap Taufan.

Komisioner Komnas HAM Hairansyah meminta pemerintah menuntaskan 12 kasus pelanggaran HAM berat tersebut agar tidak terjadi praktik impunitas.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com