Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Kompas.com - 21/10/2020, 16:30 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah mempercepat penyaluran program sembako untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Sore hari ini kita telah selesai mengadakan rapat tingkat Menteri untuk membahas tentang percepatan dan optimalisasi penyaluran program sembako di Provinsi Papua dan Papua Barat,” ujar Muhadjir dalam konferensi pers, Rabu (21/10/2020).

“Dua provinsi ini memang memiliki karakteristik yang khusus, beda dengan Kabupaten/Kota yang lain. Karena itu, harus ada kebijakan yang sifatnya diskresional dalam penyaluran program sembako di dua provinsi ini,” kata dia.

Baca juga: Cek Gudang Bulog, Kemensos Harap Bansos Beras Bisa Disalurkan Semua pada Oktober

Muhadjir mengatakan, bantuan sosial ( bansos) yang diberikan dengan cara seperti biasanya hanya bisa diberikan di beberapa kabupaten yang ada di Papua dan Papua Barat.

“Untuk di Papua ada 3 Kabupaten/Kota yaitu kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom,” ujar Menko PMK.

“Sedangkan untuk di wilayah Papua Barat, ada 5 Kabupaten dan Kota yaitu, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Manokwari selatan, dan Kota Sorong,” lanjut Muhadjir.

Ia mengatakan di luar Kabupaten tersebut, bansos tidak bisa diberikan seperti biasa, namun dengan mekanisme khusus yakni diantar langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca juga: Bantuan Sembako Sudah Ada, tapi Bantuan Belajar Jarak Jauh Belum...

Terkait mekanisme pemberian sembako tersebut, yang bertanggung jawab menyalurkan yakni PT POS.

“Dari rapat koordinasi tadi telah ada kesepakatan bahwa, dalam waktu yang tidak lama pembagian sembako kepada KMP yang belum mendapatkan ini (sembako) akan segera dilakukan,” kata Muhadjir.

Selain itu, pemerintah juga akan segera memperbaiki penyempurnakan data-data yang belum baik, terutama untuk Kabupaten yang ada di Papua dan Papua Barat yang selama ini belum melakukan validasi dan pemutakhiran data.

Baca juga: Realisasi Baru 64 Persen, Bulog Percepat Penyaluran Bansos Beras

Untuk itu, dalam waktu yang dekat Kemenko PMK akan melakukan teleconference dengan Bupati-bupati yang penduduk atau warganya akan mendapatkan bantuan sosial tersebut.

“Nanti akan kita tangani secara secara khusus, dipercepat dan dilakukan secara simultan dengan melibatkan seluruh Kementerian dan Lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing,” ujar Menko PMK.

“Kemudian untuk penyaluran nanti, untuk wilayah-wilayah yang rawan, itu akan di-back up atau diperkuat dengan pengawalan oleh pihak aparat keamanan baik oleh Polri maupun maupun TNI,” tutur Muhadjir.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Instruksikan Proses Pinjam Pakai Senpi Polisi Diperketat

Kapolri Instruksikan Proses Pinjam Pakai Senpi Polisi Diperketat

Nasional
Kader Muda Demokrat Dukung Moeldoko dan Ibas Jadi Pimpinan Partai

Kader Muda Demokrat Dukung Moeldoko dan Ibas Jadi Pimpinan Partai

Nasional
Kapolri Berikan 5 Instruksi Terkait Penyalahgunaan Senjata Api oleh Polisi

Kapolri Berikan 5 Instruksi Terkait Penyalahgunaan Senjata Api oleh Polisi

Nasional
Hari Kelima TNI AU-BPPT Modifikasi Cuaca Jabodetabek, Berpusat di Lampung hingga Banten

Hari Kelima TNI AU-BPPT Modifikasi Cuaca Jabodetabek, Berpusat di Lampung hingga Banten

Nasional
Tanggapi SBY, Moeldoko: Saya Diam, Jangan Menekan-nekan

Tanggapi SBY, Moeldoko: Saya Diam, Jangan Menekan-nekan

Nasional
Satgas: Keluarga Berperan Penting Jaga Kesehatan Jiwa selama Pandemi

Satgas: Keluarga Berperan Penting Jaga Kesehatan Jiwa selama Pandemi

Nasional
Tim Kajian Akan Minta Masukan Berbagai Elemen Masyarakat untuk UU ITE

Tim Kajian Akan Minta Masukan Berbagai Elemen Masyarakat untuk UU ITE

Nasional
Satgas Ungkap 10 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Solo Pertama

Satgas Ungkap 10 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Solo Pertama

Nasional
Sekjen: Konvensi Capres Nasdem Berbeda dengan Buatan Partai-partai Sebelumnya

Sekjen: Konvensi Capres Nasdem Berbeda dengan Buatan Partai-partai Sebelumnya

Nasional
Nasdem Akan Bangun Koalisi untuk Gelar Konvensi Capres

Nasdem Akan Bangun Koalisi untuk Gelar Konvensi Capres

Nasional
Tahun Depan, Nasdem Akan Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Tahun Depan, Nasdem Akan Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Nasional
Anggota Komisi I: Pandemi Jadi Halangan Bahas Revisi UU ITE

Anggota Komisi I: Pandemi Jadi Halangan Bahas Revisi UU ITE

Nasional
Novel Baswedan Berharap Kapolri Baru Bisa Usut Lebih Jauh Kasus Penyiraman Kepadanya

Novel Baswedan Berharap Kapolri Baru Bisa Usut Lebih Jauh Kasus Penyiraman Kepadanya

Nasional
Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Nasional
Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X