Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Kompas.com - 21/10/2020, 16:30 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah mempercepat penyaluran program sembako untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Sore hari ini kita telah selesai mengadakan rapat tingkat Menteri untuk membahas tentang percepatan dan optimalisasi penyaluran program sembako di Provinsi Papua dan Papua Barat,” ujar Muhadjir dalam konferensi pers, Rabu (21/10/2020).

“Dua provinsi ini memang memiliki karakteristik yang khusus, beda dengan Kabupaten/Kota yang lain. Karena itu, harus ada kebijakan yang sifatnya diskresional dalam penyaluran program sembako di dua provinsi ini,” kata dia.

Baca juga: Cek Gudang Bulog, Kemensos Harap Bansos Beras Bisa Disalurkan Semua pada Oktober

Muhadjir mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang diberikan dengan cara seperti biasanya hanya bisa diberikan di beberapa kabupaten yang ada di Papua dan Papua Barat.

“Untuk di Papua ada 3 Kabupaten/Kota yaitu kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom,” ujar Menko PMK.

“Sedangkan untuk di wilayah Papua Barat, ada 5 Kabupaten dan Kota yaitu, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Manokwari selatan, dan Kota Sorong,” lanjut Muhadjir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan di luar Kabupaten tersebut, bansos tidak bisa diberikan seperti biasa, namun dengan mekanisme khusus yakni diantar langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca juga: Bantuan Sembako Sudah Ada, tapi Bantuan Belajar Jarak Jauh Belum...

Terkait mekanisme pemberian sembako tersebut, yang bertanggung jawab menyalurkan yakni PT POS.

“Dari rapat koordinasi tadi telah ada kesepakatan bahwa, dalam waktu yang tidak lama pembagian sembako kepada KMP yang belum mendapatkan ini (sembako) akan segera dilakukan,” kata Muhadjir.

Selain itu, pemerintah juga akan segera memperbaiki penyempurnakan data-data yang belum baik, terutama untuk Kabupaten yang ada di Papua dan Papua Barat yang selama ini belum melakukan validasi dan pemutakhiran data.

Baca juga: Realisasi Baru 64 Persen, Bulog Percepat Penyaluran Bansos Beras

Untuk itu, dalam waktu yang dekat Kemenko PMK akan melakukan teleconference dengan Bupati-bupati yang penduduk atau warganya akan mendapatkan bantuan sosial tersebut.

“Nanti akan kita tangani secara secara khusus, dipercepat dan dilakukan secara simultan dengan melibatkan seluruh Kementerian dan Lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing,” ujar Menko PMK.

“Kemudian untuk penyaluran nanti, untuk wilayah-wilayah yang rawan, itu akan di-back up atau diperkuat dengan pengawalan oleh pihak aparat keamanan baik oleh Polri maupun maupun TNI,” tutur Muhadjir.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkominfo: Penanganan Covid-19 Butuh Waktu karena Jumlah Penduduk yang Besar

Menkominfo: Penanganan Covid-19 Butuh Waktu karena Jumlah Penduduk yang Besar

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Nasional
Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Nasional
Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X