Komisi III DPR Sebut Akan Teliti Putusan MA Potong Masa Hukuman Anas Urbaningrum

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan, pihaknya akan meneliti dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung (MA) dalam mengurangi masa hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Seperti diketahui, Anas mendapat pemotongan masa hukuman tindak pidana korupsi proyek Hambalang dari 14 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara di tingkat kasasi.

"Komisi III sebagai fungsi pengawasan akan meneliti dasar pertimbangan yang dilakukan Hakim, apakah sesuai dengan prosedur yang benar atau ada faktor yang lainnya," kata Khairul saat dihubungi, Senin (5/10/2020).

Khairul mengatakan, Indonesia adalah negara hukum dan hakim mendapatkan keleluasaan untuk mempertimbangkan suatu perkara yang disidangkan dengan menggali bahan materil, formil dan penemuan hukum.

Baca juga: Kuasa Hukum Anas Urbaningrum Sebut Istilah Pengurangan Hukuman Tidak Tepat

Oleh karenanya, menurut Khairul, dasar putusan hakim pasti berdasarkan logika dan bukti-bukti di persidangan.

"Dasar Putusan Hakim dijelaskan dalam pertimbangan Hakim dalam Putusan, yang isinya logika yang digunakan Hakim dan bukti-bukti yang ada di persidangan," ujar dia.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi PAN Sarifudin Sudding mengatakan, seluruh pihak harus menghargai putusan MA atas pengurangan masa hukuman Anas Urbaningrum.

Namun, menurut Sudding, putusan MA itu menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pemotongan hukuman tersebut tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi.

"Memunculkan persepsi yang tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi itu sendiri atas putusan tersebut," kata Sudding saat dihubungi, Sabtu (3/10/2020).

Baca juga: MA Diskon Hukuman Anas Urbaningrum, Daftar Koruptor yang Dapat Keringanan Tambah Panjang

Sudding juga mengatakan, saat ini terjadi fenomena para terpidana korupsi ramai-ramai menggunakan haknya untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di persidangan.

Oleh karena itu, ia mengingatkan, aparat penegak hukum untuk memahami rasa keadilan di masyarakat dalam memutuskan suatu perkara.

"Setiap putusan pasti memunculkan pandangan publik yang pro dan kontra, karenanya aparat penegak hukum dapat memahami rasa keadilan yang muncul di masyarakat dalam memutus suatu perkara," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) kembali mengurangi masa hukuman terpidana kasus korupsi yang mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK).

Kali ini, MA memotong hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, terpidana kasus korupsi proyek Hambalang dari 14 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara di tingkat kasasi.

Baca juga: Hukuman Didiskon MA, Ini Perjalanan Vonis Kasus Anas Urbaningrum

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun, ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp 300 juta dengan ketentuan apabila deda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama tiga bulan," demikian bunyi putusan majelis hakim PK, Rabu (30/9/2020).

Meski memotong masa hukuman Anas, majelis hakim tetap menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah Anas menyelesaikan pidana pokok.

Selain itu, Anas tetap dihukum memembayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 dan 5.261.070 dollar AS.

Atas putusan MA ini, daftar terpidana korupsi yang mendapat keringanan hukuman menjadi semakin panjang.