Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/09/2020, 06:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel tak memengaruhi sikap Indonesia terhadap Palestina.

"Normalisasi UEA-Israel dan Bahrain-Israel tidak akan mengubah posisi Indonesia tentang Palestina. Bagi Indonesia, penyelesaian isu Palestina perlu menghormati DK (Dewan Keamanan) PBB serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk, two state solution," kata Faizasyah dalam konferensi pers digital, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Liga Arab Tolak Permintaan Palestina untuk Kecam Normalisasi Hubungan UEA-Israel

Faizasyah mengatakan, seyogianya seluruh inisiatif perdamaian tidak menggagalkan Arab Peace Initiative yang diinisiasi oleh Liga Arab pada 2002 dan resolusi organisasi kerja sama negara Islam lainnya.

Ia menuturkan, sudah semestinya seluruh negara mempertimbangkan seluruh kesepatan terkait isu Palestina didasari oleh resolusi yang telah diakui secara internasional, yakni two state solution.

"Hal ini akan memungkinkan equal voting bagi seluruh pihak serta didasarkan pada parameter internasional yang disepakati," kata Faizasyah.

"Kami memahami intensi UAE dan Bahrain untuk meyediakan ruang bagi pihak terkait untuk bernegosiasi dan mengubah pendekatan untuk menyelesaikan isu Palestina melalui kesepakatan ini. Namun efektivitas kesepakatan tersebut sangat bergantung pada Israel untuk menghormatinya," tutur dia.

Baca juga: Ikuti Jejak UEA, Bahrain Resmi Berdamai dengan Israel

Perjanjian damai antara Uni Emirat Arab dan Israel mulanya diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dia mengunggah pernyataan gabungan antara dirinya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan selaku Wakil Panglima Tertinggi UEA.

Dalam keterangan seperti diberitakan Reuters Kamis (13/8/2020), Israel dan Uni Emirat Arab sepakat untuk melakukan normalisasi relasi diplomatik.

Keputusan tersebut langsung tercetus setelah Trump melakukan pembicaraan telepon dengan PM Netanyahu serta Sheikh MBZ, julukan Bin Zayed.

Baca juga: Liga Arab Tolak Permintaan Palestina untuk Kecam Normalisasi Hubungan UEA-Israel

Dalam pernyataan gabungan yang dirilis, Tel Aviv sepakat untuk menunda deklarasi kedaulatan atas wilayah di Tepi Barat yang selama ini dipersoalkan dunia.

Trump juga mengumumkan kesepakatan pemulihan diplomatik antara Israel dan Bahrain di momen peringatan 11 September 2001 (9/11).

Kedua negara dilaporkan bakal menandatangani perjanjian itu dalam upacara yang berlangsung Gedung Putih pada 15 September nanti.

Bahrain menjadi negara kedua di kawasan teluk yang menjalin pemulihan hubungan diplomatik dengan Israel setelah Uni Emirat Arab.

Keputusan itu diambil setelah Trump berbicara dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, serta Raja Hamad bin Isa Al-Khalifa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com