Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Masih Ada Pihak yang Ingin Mengganti Pancasila

Kompas.com - 10/09/2020, 11:38 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, ideologi Pancasila merupakan kesepakatan final pendiri bangsa sehingga tidak dapat diganti dengan ideologi lain.

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin saat membuka simposium nasional studi dan relasi lintas agama berparadigma Pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020).

"Pancasila itu sudah menjadi kesepakatan. Maka tak boleh diganti dengan ideologi lain," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

"Begitu juga dengan NKRI, tak boleh diganti dengan sistem yang lain," lanjut dia.

Baca juga: Wapres Sebut Studi dan Relasi Lintas Agama dengan Paradigma Pancasila Penting Dilakukan

Ia mengingatkan, sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk.

Pancasila telah menjadi konsensus nasional atau al mitsaq al watani dari seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Bagi umat Islam, kata dia, al mitsaq al watani mempunyai landasan keagamaan yang kuat pada sejarah terjadinya kesepakatan nabi dengan kelompok-kelompok non-muslim di Madinah.

Apabila upaya penggantian ideologi tersebut muncul, maka artinya telah menyalahi kesepakatan nasional atau dalam bahasa Arab disebut mukhalafatul mitsaq.

"Dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, kita mencatat banyak pihak yang berupaya mempertentangkan antara Pancasila dengan ajaran agama," kata dia.

Baca juga: Cita-Cita dan Tujuan Nasional Berdasarkan Pancasila

Bahkan percobaan mempertentangkan itu juga masih terjadi hingga saat ini.

Mereka yang mempertentangkan Pancasila dengan agama, menurut Wapres Ma'ruf Amin adalah karena kesalahpahaman.

"Karena Pancasila tidak bertentangan dengan agama dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan turunan dari ajaran agama dan Pancasila sudah menjadi kesepakatan nasional," ucap Wapres Ma'ruf Amin.

Oleh sebab itu, Wapres Ma'ruf Amin meyakini bahwa upaya-upaya itu tak akan pernah berhasil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com