Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Studi dan Relasi Lintas Agama dengan Paradigma Pancasila Penting Dilakukan

Kompas.com - 10/09/2020, 10:40 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, studi dan relasi lintas agama dengan paradigma Pancasila sangat penting dilakukan.

Menurut Ma'ruf, hal tersebut supaya bangsa Indonesia memiliki pijakan kokoh dalam memperkuat hubungan antaragama berparadigma Pancasila.

"Studi dan relasi lintas agama yang berparadigma Pancasila merupakan aspek penting agar bangsa Indonesia memiliki pijakan kokoh secara keilmuan dalam memperkuat dan mengembangkan hubungan antaragama," ujar Ma'ruf saat membuka simposium nasional Studi dan Relasi Lintas Agama Berparadigma Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: MPR Ingin Kandidat Pilkada 2020 Usung Visi-Misi Berlandaskan Pancasila

Oleh karena itu, kata dia, melalui studi dan relasi tersebut paham radikalisme atau sikap intoleran dapat dicegah sedini mungkin.

Menurut Ma'ruf, termasuk juga soal persepsi, pandangan, dan paham keagamaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan pencegahan tersebut, kata dia, maka di negeri ini akan terwujud harmoni dan kerukunan umat beragama.

Apalagi, kata dia, para pendiri bangsa (founding fathers) telah merumuskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta UUD 1945 sebagai konstitusi negara, yang terus dipertahankan sebagai konsensus nasional.

"Meski telah dilakukan perubahan UUD dari waktu ke waktu, bangsa Indonesia tetap bersepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dengan rumusan yang ada sekarang, yakni yang ditetapkan 18 Agustus 1945," kata dia.

Baca juga: MUI Ingatkan Usulan RUU BPIP Harus Sesuai Mekanisme Undang-undang

Menurut Ma'ruf, hal tersebut sekaligus menjadi bukti kuat bahwa Pancasila adalah titik temu bagi agama, suku, ras, dan golongan yang beragam di Indonesia.

Adapun simposium tersebut mengangkat topik "Strategi Membangun Indonesia yang Inklusif, Toleran, dan Moderat".

Ma'ruf berharap, rumusan materi yang dihasilkan melalui simposium tersebut dapat menjadi referensi ilmiah bagi BPIP bersama pemangku kepentingan lain untuk membangun model nasional pengembangan studi dan relasi lintas agama di Indonesia yang berparadigma pada Pancasila.

"Hal ini merupakan satu ikhtiar yang diperlukan demi mewujudkan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia dan sekaligus menjawab tantangan fenomena radikalisme agama, intoleransi, dan ideologi transnasional yang terjadi di sebagian masyarakat," ucap dia.

Baca juga: BPIP: Pilkada Jadi Momentum untuk Perkuat Nilai-nilai Pancasila dengan Persatuan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com