Kompas.com - 10/09/2020, 10:40 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka simposium nasional studi dan relasi lintas agama berparadigma Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat membuka simposium nasional studi dan relasi lintas agama berparadigma Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, studi dan relasi lintas agama dengan paradigma Pancasila sangat penting dilakukan.

Menurut Ma'ruf, hal tersebut supaya bangsa Indonesia memiliki pijakan kokoh dalam memperkuat hubungan antaragama berparadigma Pancasila.

"Studi dan relasi lintas agama yang berparadigma Pancasila merupakan aspek penting agar bangsa Indonesia memiliki pijakan kokoh secara keilmuan dalam memperkuat dan mengembangkan hubungan antaragama," ujar Ma'ruf saat membuka simposium nasional Studi dan Relasi Lintas Agama Berparadigma Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: MPR Ingin Kandidat Pilkada 2020 Usung Visi-Misi Berlandaskan Pancasila

Oleh karena itu, kata dia, melalui studi dan relasi tersebut paham radikalisme atau sikap intoleran dapat dicegah sedini mungkin.

Menurut Ma'ruf, termasuk juga soal persepsi, pandangan, dan paham keagamaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan pencegahan tersebut, kata dia, maka di negeri ini akan terwujud harmoni dan kerukunan umat beragama.

Apalagi, kata dia, para pendiri bangsa (founding fathers) telah merumuskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta UUD 1945 sebagai konstitusi negara, yang terus dipertahankan sebagai konsensus nasional.

"Meski telah dilakukan perubahan UUD dari waktu ke waktu, bangsa Indonesia tetap bersepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dengan rumusan yang ada sekarang, yakni yang ditetapkan 18 Agustus 1945," kata dia.

Baca juga: MUI Ingatkan Usulan RUU BPIP Harus Sesuai Mekanisme Undang-undang

Menurut Ma'ruf, hal tersebut sekaligus menjadi bukti kuat bahwa Pancasila adalah titik temu bagi agama, suku, ras, dan golongan yang beragam di Indonesia.

Adapun simposium tersebut mengangkat topik "Strategi Membangun Indonesia yang Inklusif, Toleran, dan Moderat".

Ma'ruf berharap, rumusan materi yang dihasilkan melalui simposium tersebut dapat menjadi referensi ilmiah bagi BPIP bersama pemangku kepentingan lain untuk membangun model nasional pengembangan studi dan relasi lintas agama di Indonesia yang berparadigma pada Pancasila.

"Hal ini merupakan satu ikhtiar yang diperlukan demi mewujudkan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia dan sekaligus menjawab tantangan fenomena radikalisme agama, intoleransi, dan ideologi transnasional yang terjadi di sebagian masyarakat," ucap dia.

Baca juga: BPIP: Pilkada Jadi Momentum untuk Perkuat Nilai-nilai Pancasila dengan Persatuan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Sempat Keberatan Eks Ketum FPI Jadi Saksi Meringankan Rizieq Shihab

Jaksa Sempat Keberatan Eks Ketum FPI Jadi Saksi Meringankan Rizieq Shihab

Nasional
Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

Nasional
Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

Nasional
Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

Nasional
Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Terjadi jika Masyarakat Tak Kurangi Mobilitas

Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Terjadi jika Masyarakat Tak Kurangi Mobilitas

Nasional
Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

Nasional
Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

Nasional
75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

Nasional
Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Nasional
Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

Nasional
Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Nasional
Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Nasional
Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X