Opsi Sanksi untuk Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali memberikan teguran kepada para kepala daerah petahana yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat menjalani tahapan Pilkada 2020.

Hingga Selasa (8/9/2020), jumlah kepala daerah yang ditegur Mendagri tercatat sebanyak 69 orang. 

Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, kepala daerah yang mendapat teguran karena melanggar protokol kesehatan pada saat tahapan Pilkada terdiri dari seorang gubernur, 35 bupati dan empat wali kota. Kemudian 25 wakil bupati dan empat wakil wali kota.

Akmal mengatakan, teguran ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19).

Ia menuturkan, tidak menutup kemungkinan, teguran seperti ini akan terus bertambah berdasarkan data dan laporan yang masuk ke Kemendagri.

"Sehingga pada tahapan selanjutnya, kepala daerah harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan dan tidak melakukan aktifitas yang memungkinan timbul kerumunan massa," tutur dia.

Pelanggar Protokol

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mencatat ada 243 dugaan pelanggaran protokl Covid-19 yang dilakukan bakal calon kepala daerah selama dua hari pendaftaran Pilkada.

Data itu dihimpun Bawaslu hingga Sabtu (5/9/2020).

Umumnya, para bakal calon itu diduga melanggar aturan karena membawa massa saat mendaftar ke KPU.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengatakan, ada 260 bakal paslon yang melanggar protokol kesehatan saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada 2020.

"Dari data kejadian pendaftaran kemarin, dari sekitar 650 bakal paslon yang mendaftarkan diri, kami monitor ada sekitar 260 bakal paslon yang melanggar (protokol kesehatan)," ujar Kastorius dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/9/2020).

Namun, Kasto tidak merinci bakal paslon kepala daerah mana saja yang terbukti melanggar protokol kesehatan.

Opsi

Sebelumnya, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu mempertimbangkan sanksi yang lebih tegas kepada bapaslon yang kedapatan melanggar protokol kesehatan.

Misalnya, dengan mencoret status kepesertaan mereka di dalam perhelatan kontestasi daerah itu.

"Jadi sanksi itu harus tegas. Kalau dua tiga kali menyalahi aturan (protokol kesehatan) harusnya gugur pencalonan itu," ujar dia.

Baca juga: Kemendagri: Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada