Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Situs Diretas, Tirto.id Konsultasi dengan LBH dan Dewan Pers

Kompas.com - 24/08/2020, 14:25 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemimpin Redaksi Tirto.id Sapto Anggoro mengungkapkan, pihaknya tengah berkonsultasi dengan LBH Pers dan Dewan Pers terkait peretasan yang dialami situs Tirto.id beberapa waktu lalu.

"Sedang konsultasi dengan teman-teman di LBH Pers," ujar Sapto kepada Kompas.com, Senin (24/8/2020).

"Selain itu, nanti malam kami juga akan konsultasi dengan kawan-kawan dari Dewan Pers," kata dia.

Sapto menjelaskan, dari konsultasi terhadap dua lembaga yang selama ini concern terhadap advokasi media, nantinya dapat menjadi modal untuk menentukan langkah selanjutnya.

Baca juga: Peretasan Media dan Akademisi Dinilai sebagai Tindakan Pengecut

Ia menuturkan, dalam konsultasi tersebut, pihaknya juga menyodorkan sejumlah bukti peretasan. Misalnya, beberapa kronologi dan informasi kegiatan login aplikasi yang ada di server.

Di satu sisi, langkah tersebut juga sebagai sinyal kepada siapa pun, bahwa permasalahan peretasan sangat genting.

"Juga buat kawan-kawan media yang lain, yang kritis dalam melihat setiap masalah berkaitan dengan upaya kontrol sosial," kata dia.

Ia juga mengingatkan kepada para pelaku peretasan agar menghormati pengelola media.

Sebab, website dan seisinya merupakan rumah media yang memiliki pertanggungjawaban dan legalitas.

Baca juga: Peretasan Aktivis dan Media Langgar UU ITE, ICJR Nilai Polisi Tak Tanggap

Ia menyatakan, jika terdapat pihak yang tidak suka dengan kontennya, sebaiknya melalui jalur resmi, seperti permintaan hak jawab atau melalui Dewan Pers.

"Itu cara yang beradab, bukan cara-cara memasuki wilayah kami tanpa izin," kata dia.

"Sebab, kalau konten Tirto dianggap kritis, adalah bagian dari amanat undang-undang pers dalam konteks sebagai kontrol sosial yang kita emban," ujar Sapto.

Tirto.id beberapa waktu lalu diketahui mengalami peretasan seperti yang dialami Tempo.co.

Baca juga: Jokowi: Media Asing Sering Tulis Hal Tak Baik Terkait Penanganan Covid-19

Adapun, Pemimpin Redaksi Tempo.co Setri Yasra, menuturkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan kajian internal untuk mengambil langkah selanjutnya usai situs Tempo.co diretas.

"Soal langkah-langkah yang akan diambil pasca-peretasan, kami masih terus mendiskusikannya. Sedang menimbang dan belum sampai pada satu keputusan," udap Setri.

Selain media, peretasan juga pernah dialami aktivis dan akademisi yang sering mengkritik kinerja pemerintah.

Misalnya saja, peretasan yang dialami aktivis Ravio Patra dan pakar epidemiologi Pandu Riono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com