Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: 56,9 Persen Responden Nilai Rapid Test Tak Efektif Deteksi Covid-19

Kompas.com - 20/08/2020, 19:36 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei pemuka opini mengenai efek kepemimpinan dan kelembagaan dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Survei dilakukan salah satunya terkait dengan pandangan pemuka opini atau elite mengenai penggunaan rapid test atau tes cepat untuk deteksi awal terhadap infeksi virus corona.

Hasilnya, mayoritas responden menilai bahwa rapid test tidak efektif.

Baca juga: Kontak dengan Guru SMP Positif Corona, Perempuan Ini Rapid Test-nya Nonreaktif, Swab-nya Positif

"Mayoritas, 56,9 persen, menilai rapid test kurang atau tidak efektif sama sekali sebagai alat identifikasi awal untuk pencegahan penyebaran virus corona," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual yang digelar Kamis (20/8/2020).

Menurut survei, responden yang menilai rapid test efektif sebesar 42,4 persen. Sisanya, 0,7 responden memilih tidak menjawab.

Hasil itu berbanding terbalik dengan penilaian responden terhadap efektivitas protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang digaungkan pemerintah selama pandemi.

Mayoritas responden menilai, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, serta mencegah kerumunan efektif untuk mencegah Covid-19.

Sebanyak 26,3 persen responden menilai protokol tersebut sangat efektif untuk mencegah penularan virus, sedangkan 61,2 persen responden menilai cukup efektif.

Lalu, 10,9 persen responden menilai protokol tersebut kurang efektif, dan 1,6 persen responden menilai protokol itu tak efektif sama sekali.

"Soal rapid (test) mereka menganggap tidak terlalu efektif, tapi soal protokol kesehatan efektif," kata Burhanuddin.

Untuk diketahui, survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia ini digelar selama awal Juli hingga awal Agustus 2020. Survei melibatkan 304 responden dari 20 kota di Tanah Air, yang seluruhnya merupakan pemuka opini atau opinion leader.

Karena tidak tersedianya data populasi pemuka opini, maka pemilihan responden tidak dilakukan secara acak.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Penyelenggara Jaga Kualitas Rapid Test

Responden dipilih secara purposif yang umumnya dijadikan rujukan oleh media, seorang pengamat kesehatan, pengamat sosial politik, tokoh organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.

Mereka di antaranya adalah dokter spesialis paru Erlina Burhan, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Rektor UGM Panut Mulyono, Rektor ITB Kadarsah Suryadi, Rektor UI Pandji Soerachman, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, seniman Butet Kertarejasa, dan ratusan nama-nama besar lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com