Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Kompas.com - 13/08/2020, 17:40 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kementerian/lembaga membangun kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah mampu menanggulangi pandemi Covid-19.

Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran di setiap kementerian/lembaga.

Sebab, belanja pemerintah merupakan cara untuk menggerakkan roda perekonomian yang terpuruk akibat pandemi.

"Marilah kita membangun kepercayaan (masyarakat) bahwa pemerintah dapat menanggulangi pandemi ini dengan sistematis, evidence-based (berdasarkan bukti) dan ilmiah," ujar Wapres Ma'ruf Amin saat memimpin rapat perkembangan pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi nasional, dikutip dari siaran pers, Kamis (13/8/2020).

Baca juga: Wapres Soroti Penyerapan Anggaran yang Rendah di Tengah Pandemi

Ia mengatakan, penyerapan anggaran yang baik akan menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen dalam menangani pandemi Covid-19 secara serius.

Utamanya dalam mencari solusi dan penanganan yang tepat untuk menghentikan penularan Covid-19.

"Untuk itulah penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di bidang kesehatan menjadi kunci menanggulangi pandemi, yang nantinya akan membangun kepercayaan masyarakat," kata dia.

Apabila masyarakat percaya kepada pemerintah, kata Wapres Ma'ruf Amin, maka mereka pun akan merasa nyaman untuk kembali melakukan kegiatan perekonomi.

Menurut dia, hal tersebut merupakan satu-satunya jalan bagi untuk memutar kembali roda perekonomian yang sempat terpuruk ini.

Baca juga: Kampanye Penggunaan Masker Pemerintah Dinilai Jadi Cara untuk Penyerapan Anggaran

Adapun penyerapan anggaran hingga Agustus ini baru mencapai 48 persen.

Kementerian/lembaga yang penyerapannya paling rendah adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru 34,3 persen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 41,5 persen, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 43,6 persen.

Sementara untuk realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN), dari pagu Rp 695,2 triliun, baru terserap Rp 151,25 triliun atau 21,8 persen.

"Khusus untuk kesehatan, dari pagu Rp 87,5 triliun baru terserap Rp 7,14 trilin atau 8,1 persen," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com