Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dapat Bintang Tanda Jasa, Fadli Zon Akan Tetap Kritik Jokowi

Kompas.com - 13/08/2020, 14:29 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengaku akan akan tetap mengkritik pemerintah meskipun dianugerahi bintang tanda jasa oleh Presiden Joko Widodo.

"Kalau ada kebijakan yang keliru kan perlu kita koreksi. Kalau misalnya keliru masa kita tidak memberitahu," kata Fadli Zon kepada Kompas.com, Kamis (13/8/2020).

Fadli mengatakan, sudah menjadi tugas konstitusional DPR untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

 

Ketika ada kebijakan yang keliru, ia sebagai anggota DPR harus melontarkan kritik dan saran.
"Saya kira itu bagian dari hakekat demokrasi kita," kata dia.

Baca juga: Soal Bintang Tanda Jasa Fahri Hamzah dan Fadli Zon, Jokowi: Sesuai Pertimbangan Dewan

Fadli juga mengatakan, Presiden Jokowi tidak keberatan terhadap kritik yang kerap dilontarkannya sejak menjabat Wakil Ketua DPR RI 2014-2019.

Sikap itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi ke Fahri setelah acara penganugerahan bintang tanda jasa di Istana siang tadi.

"Presiden menyampaikan perbedaan pendapat hal yang biasa, dan berlawanan politik sesuatu hal yang wajar dalam demokrasi. Saya kira kita punya pandangan yang sama," kata Fadli.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menegaskan, posisi partainya yang kini sudah bergabung ke pemerintah tidak lantas membuat dirinya berhenti melontarkan kritik.

Fadli menyebut, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak masalah jika ada kadernya yang memberi kritik membangun ke pemerintah.

"Saya baru banget ketemu Pak Prabowo, lapor kita kan. Enggak ada masalah, selama memberi masukan apa yang saya kira benar, tepat, saya kira enggak ada masalah," kata dia.

Presiden Jokowi menganugerahi bintang tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada 53 orang dalam sebuah upacara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Baca juga: Pro Kontra Bintang Tanda Jasa bagi Fahri Hamzah-Fadli Zon, Ini Kata Jokowi

Dua di antara yang mendapat penghargaan adalah Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang kerap melontarkan kritik pedas pada Jokowi selama menjabat Wakil Ketua DPR 2014-2019. Keduanya mendapatkan Bintang Mahaputera Nararya.

Presiden Joko Widodo pun menyadari, pemberian bintang tanda jasa kepada Fadli dan Fahri menuai kontroversi publik.

Namun, bagi Presiden Jokowi, kritik yang dilontarkan Fahri dan Fadli merupakan bagian dari demokrasi. Berlawanan secara politik bukan berarti bermusuhan.

"Bahwa misalnya ada pertanyaan mengenai Pak Fahri Hamzah, kemudian Pak Fadli Zon, ya berlawanan dalam politik, berbeda dalam politik ini bukan berarti kita bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara," kata Jokowi usai acara penganugerahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com