Wapres Minta Pemda dan Swasta Sediakan Ruang Laktasi bagi Pekerja Menyusui

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah (pemda) dan pihak swasta menyediakan ruang laktasi yang diperuntukkan bagi para pekerjanya yang tengah menyusui.

Hal tersebut penting dilakukan karena pemberian air susu ibu (ASI) bagi bayi dan anak usia di bawah 2 tahun sangat penting untuk pemenuhan gizi mereka.

Terutama, kata dia, hal tersebut akan bermanfaat untuk masa depan anak-anak agar terhindar dari stunting.

Baca juga: Wapres: Pemberian ASI Terbukti Efektif Cegah Stunting

Dengan demikian seluruh pihak harus mendorong dan mendukung pemberian ASI bagi bayi dan anak.

"Bagi pemda, saya minta agar dapat memastikan layanan yang diperlukan oleh ibu tersedia di lapangan agar bisa memberikan ASI yang baik," ujar Ma'ruf Amin dalam acara webinar bertajuk Invest-ASI Indonesia untuk bumi yang lebih sehat, Rabu (12/8/2020).

"Untuk kalangan swasta, agar dapat menyediakan ruang laktasi bagi para pekerja dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyusui anaknya dengan baik," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, dengan pemberian ASI eksklusif, stunting dapat dicegah sehingga Indonesia pun ke depan akan mempunyai generasi sehat, cerdas, dan produktif.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Dorong Masyarakat Kuasai Iptek dan Inovasi

Selain itu, Ma'ruf juga meminta organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, bekerja sama dengan pemerintah.

Terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menyusui bagi bayi dan anak-anak di bawah 2 tahun.

Ma'ruf juga mengapresiasi para ibu di Indonesia yang telah berusaha menyusui anaknya demi menyiapkan generasi yang lebih baik.

"Untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, teruslah memberikan ASI kepada anak, karena ASI adalah makanan terbaik bagi mereka," kata dia.

"Untuk para suami yang istrinya sedang menyusui, dukunglah istri Anda untuk dapat menyempurnakan pemberian ASI hingga anak berusia 2 tahun," ucap Ma'ruf Amin.

Baca juga: Maruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah