Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gotong Royong Bantu Siswa yang Kesulitan Saat Belajar Jarak Jauh

Kompas.com - 11/08/2020, 10:48 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menilai, metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk menyiasasti pendidikan di tengah pandemi Covid-19, masih menuai banyak persoalan.

Oleh sebab itu, Muhaimin meminta seluruh elemen masyarakat berpartisipasi untuk membantu kelancaran metode belajar yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Kami mendorong peran aktif semua elemen masyarakat untuk gotong royong membantu para siswa yang mengalami kendala saat mengikuti pola pembelajaran jarak jauh,” ujar Muhaimin, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (11/12/2020).

Baca juga: Komisi X Minta Mendikbud Buat Peta Kebutuhan Pembelajaran Jarak Jauh

Muhaimin menegaskan bahwa metode PJJ adalah pola pembelajaran yang paling aman untuk dilakukan saat pandemi Covid-19.

Dengan PJJ, peserta didik bisa menerapkan protokol kesehatan, yakni social distancing, dan di sisi lain tetap bisa menerima pelajaran.

“PJJ merupakan opsi terbaik untuk melindungi para siswa, guru, dan keluarga siswa dari paparan wabah Covid-19, meskipun harus diakui pola ini mendapatkan tantangan berat dalam pelaksanaannya di lapangan,” ungkap Muhaimin.

Baca juga: Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai Tak Efektif, Komisi X Akan Panggil Nadiem

Politisi yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, selama lebih dari empat bulan pelaksanaan PJJ terdapat beberapa masalah yang muncul.

Masalah tersebut antara lain, keterbatasan kuota, keterbatasan kepemilikan ponsel pintar atau smartphone, ketidaksiapan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah hingga tidak meratanya akses internet di Tanah Air. Kondisi ini tentu dapat mengancam kualitas belajar para peserta didik.

“Berbagai persoalan PJJ di lapangan mengancam kualitas belajar para siswa, sehingga harus ada langkah nyata untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut,” tutur dia.

Baca juga: Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbud Perhatikan Daerah 3T dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Oleh sebab itu, kata Muhaimin, perlu peran aktif berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu para peserta didik yang mengalami kendala selama PJJ.

Misalnya, berupa donasi untuk menyediakan wifi secara gratis, pembelian smart phone, hingga menjadi relawan untuk mendampingi para siswa selama belajar di rumah.

“Kita tidak bisa menyerahkan semua persoalan kepada pemerintah untuk menyelesaikannya, karena harus diakui berbagai masalah datang begitu bertubi-tubi saat masa pandemi ini." kata Muhaimin.

"Sudah saatnya kita saling bantu, bergandengan tangan utamanya untuk menyelematkan para generasi muda yang mengalami kesulitan akses penddikan selama masa pandemi ini,” ucapnya.

Baca juga: 7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR  Syaiful Huda mengatakan, saat ini Indonesia tengah memasuki kondisi darurat pendidikan.

Namun, ia menilai, pemerintah tidak maksimal dalam merespons berbagai persoalan yang muncul.

Sebab, ada beberapa temuan dari Komisi X terkait persoalan pendidikan, yakni kesimpangsiuran penyelesaian Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa (UKT), bangkrutnya ribuan sekolah swasta karena kesulitan biaya operasional, hingga banyaknya kendala penyelenggaraan PJJ.

“Pendidikan dalam hemat kami merupakan salah bidang paling terdampak pandemi Covid-19. Ironisnya respons pemerintah atas berbagai persoalan yang muncul untuk persoalan kependidikan cenderung biasa-biasa saja,” ujar Huda.

Baca juga: Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Menurut Huda, keterlibatan aktif semua kalangan untuk membantu para siswa yang mengalami kesulitan mengikuti PJJ akan memperbaiki kualitas pendidikan selama masa pandemi Covid-19.

“Saya menilai keterlibatan publik cukup penting karena memang ini kondisinya darurat sehingga semua pihak harus berperan aktif membantu proses pendidikan bagi siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan selama wabah corona ini,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com