Komisi X Minta Mendikbud Buat Peta Kebutuhan Pembelajaran Jarak Jauh

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat peta kebutuhan anak dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Menurut Huda, hal itu penting dilakukan untuk dapat memahami kebutuhan setiap daerah.

Sebab, tidak semua daerah bisa dipaksakan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh karena tidak memiliki alat penunjang semisal gawai.

"Peta kebutuhan sebenarnya pelajar kita yang tidak punya HP, lalu tidak bisa beli pulsa ya, hampir tembus 70 juta," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

Baca juga: Hari Anak Nasional, Wali Kota Semarang Dengarkan Cerita Pelajar Selama PJJ

Kebutuhan lain menyangkut infrastruktur penunjang, yakni internet.

Huda menyebut, banyak daerah di luar Pulau Jawa yang belum memiliki infrastruktur internet terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

"Karena soal infrastruktur yang memang di daerah situ tidak terjangkau insfrastruktur internet, ini kan tidak bisa dipaksain PJJ," ucap Huda.

"Dalam posisi begitu, bayangan saya disitulah Kemendikbud membuat skema pembelajaran di luar PJJ, tema alternatif. di luar Jawa, di daerah perbatasan, di daerah 3T," ujar politikus PKB ini.

Baca juga: Darwin, Bocah 12 Tahun yang Jualan Cilok Keliling untuk Biaya Belajar Online

Syaiful menyayangkan Kemendibud tidak mengambil inisiatif pemetaan yang dibutuhkan seperti yang diharapkan.

Padahal hal ini menjadi penting untuk menglihat kondisi di lapangan terkait penerapan PJJ.

"Saya rasa Kemendikbud belum mengambil inisiatif mau diapain gitu menyangkut soal ini," kata dia.

Komisi X juga menyoroti protokol kesehatan yang dibutuhkan sekolah dalam situasi pendemi Covid-19 ini.

"Berapa banyak sekolah yang mampu dan tidak mampu menyelenggarakan protokol kesehatan mulai dari thermo gun, kemudian hand sanitizer, pengadaan tempat cuci tangan," ucap Huda.

Baca juga: Bantu Siswa Belajar Online, Desa Ini Pasang Internet Gratis di Pos Kamling

Oleh karena itu, Komisi X akan mengevaluasi kebijakan Kemendikbud terkait Pembelajaran Jarak Jauh.

"Yang tidak kalah penting adalah bagaimana evaluasi kami terhadap pelaksanaan PJJ yang tidak efektif ini," kata dia.