Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai Tak Efektif, Komisi X Akan Panggil Nadiem

Kompas.com - 30/07/2020, 09:08 WIB
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan rapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) meskipun DPR dalam masa reses.

Menurut Huda, Komisi X akan mengevaluasi kebijakan Kemendikbud terkait pembelajaran jarak jauh.

"Yang tidak kalah penting adalah bagaimana evaluasi kami terhadap pelaksanaan PJJ yang tidak efektif ini," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: Kak Seto: Orangtua jadi Kunci Kesuksesan Pembelajaran Jarak Jauh

Huda mengungkapkan, banyak laporan dari masyarakat terkait pembelajaran jarak jauh di berbagai daerah memunculkan masalah baru.

Misalnya, siswa berkumpul di warung kopi untuk mendapatkan wifi gratis, bahkan, naik ke ketinggian untuk mendapatkan sinyal.

Hal ini, kata dia, justru berbahaya. Sebab, tindakan itu memunculkan kerumunan-kerumunan baru yang seharusnya dihindari selama pandemi Covid-19.

Kemendikbud dinilai perlu segera memperkuat konsolidasi dengan Dinas Pendidikan untuk mencari solusi sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Baca juga: Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbud Perhatikan Daerah 3T dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Selain itu, Huda menilai, Kemendikbud harus segera mencari solusi dan mengambil langkah yang cepat agar pendidikan bisa efektif kendati dalam masa pandemi Covid-19.

"Kita kembali lagi kondisi faktual dan kondisi obyektif kita bagaimana Kemendikbud harus secepatnya mengambil langkah-langkah extraordinary dalam rangka untuk PJJ ini lebih efektif," tutur politisi PKB ini.

Huda mengatakan, Komisi X sedang mengupayakan agar raker dengan Kemendikbud dapat dilaksanakan.

Sebab, kata dia, dalam masa reses tidak diperkenankan mengadakan rapat yang sifatnya pengawasan.

Baca juga: Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Oleh sebab itu, Komisi X sedang mengupayakan komunikasi dengan pimpinan DPR RI untuk dapat melaksanakan raker.

"Jadwal masih menunggu, karena dalam tatib kami, tidak diperbolehkan ada raker. Jadi harus mengubah tatib itu dan rapat yang bisa mengubah itu adalah Bamus," tuturnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Kerumunan, KPU Bagi Lima Waktu Kedatangan Pemilih di TPS

Antisipasi Kerumunan, KPU Bagi Lima Waktu Kedatangan Pemilih di TPS

Nasional
Mahfud Minta Aparat Tak Lengah Jaga Situasi Keamanan Jelang Pilkada

Mahfud Minta Aparat Tak Lengah Jaga Situasi Keamanan Jelang Pilkada

Nasional
Targetkan 77,5 Persen Partisipasi pada Pilkada 2020, KPU Gandeng KIM

Targetkan 77,5 Persen Partisipasi pada Pilkada 2020, KPU Gandeng KIM

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 1.980 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 1.980 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jelang HUT OPM Pada 1 Desember, Polri Akan Patroli Besar-besaran

Jelang HUT OPM Pada 1 Desember, Polri Akan Patroli Besar-besaran

Nasional
Megawati Puji China, Paling Awal Beri Bantuan untuk RI Saat Pandemi Covid-19

Megawati Puji China, Paling Awal Beri Bantuan untuk RI Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pilkada 2020, Catatan soal Pelanggaran Protokol hingga Kekhawatiran Penularan Covid-19

Pilkada 2020, Catatan soal Pelanggaran Protokol hingga Kekhawatiran Penularan Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Panglima TNI Ingatkan Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan

Jelang Pilkada, Panglima TNI Ingatkan Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan

Nasional
20 Tahun UU Pengadilan HAM, Bagaimana Agenda Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat?

20 Tahun UU Pengadilan HAM, Bagaimana Agenda Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat?

Nasional
Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Nasional
Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Istri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Istri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X