Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

PIlkada Bisa Dongkrak Perekonomian, Airlangga: Perputaran Uang Capai Rp 35 Triliun

Kompas.com - 06/08/2020, 17:17 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 bakal menjadi salah satu harapan untuk meningkatkan belanja dan produksi masyarakat

Sebab, menurutnya, dana yang berputar selama kampanye pilkada nanti cukup besar. Bahkan, diperkirakan perputaran uang tersebut akan mencapai Rp 35 triliun.

Selain itu, dana dalam pilkada yang digelar pada Rabu (9/12/2020) nanti itu tidak hanya disiapkan pemerintah, tapi juga para kontestan.

"Dana yang beredar untuk pilkada untuk penyelenggaraan Rp 24 triliun. Kemungkinan dana yang dikeluarkan para calon bupati, wali kota, gubernur itu bisa mencapai minimal Rp 10 triliun sendiri. Jadi saat pilkada kemungkinan Rp 34-35 triliun," ujarnya, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Menko Airlangga Paparkan Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Hal tersebut dikatakan Airlangga kepada media dalam menyikapi pertumbuhan ekonomi kuartal II, Rabu (5/8/2020).

Airlangga pun berharap pilkada nanti dapat memberi efek meningkatkan kegiatan perekonomian dan meningkatkan perputaran uang yang tak sedikit.

Selain itu, pilkada juga diharapkan dapat meningkatkan sektor konsumsi masyarakat.

Pasalnya, kebutuhan alat peraga pilkada seperti kaos, poster dan kegiatan kampanye lainnya akan dibelanjakan pemerintah daerah dan para kontestan.

Tak jarang pula selama kampanye pilkada nanti permintaan pasar terhadap sembako juga meningkat.

Dari situ, Airlangg pun berpandangan hal ini tentu saja akan membuat kebutuhan belanja masyarakat meningkat dan diharapkan mendorong perekonomian nasional untuk kembali menguat.

Baca juga: Indonesia Terancam Resesi, Pemerintah Diminta Rombak Kebijakan Pemulihan Ekonomi

"Dana beredar akan meningkatkan konsumsi masyarakat terutama untuk alat-alat peraga bagi calon, termasuk di antaranya masker, hand sanitizer dan alat kesehatan lain,” ungkapnya.

Dengan begitu, lanjutnya, pilkada itu sendiri akan menjadi faktor pengungkit untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Selain memaparkan program-programnya, dia juga berharap para kandidat lebih fokus mengampanyekan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Menurutnya, kreativitas para kandidat untuk berkampanye dalam penyediaan masker hingga hand sanitizer akan berpengaruh positif bagi perekonomian nasional.

Baca juga: Menko Airlangga Nilai Program PEN Penting untuk Atasi Dampak Pandemi

Pertumbuhan ekonomi nasional negatif 5,32 persen

Pada kesempatan itu, dia mengumumkan, kondisi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua ini berkontraksi hingga negatif 5,32 persen.

“Apabila tidak ada perbaikan dan peningkatan kegiatan perekonomian, maka pada kuartal III dan IV, perekonomian Indonesia terancam mengalami resesi,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Pasalnya jika selama dua kuartal atau lebih pertumbuhan ekonomi negatif, maka sebuah negara bisa dikatakan berada dalam kondisi resesi.

Dia menerangkan, selama pandemi Covid-19, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan aktivitas perekonomian nasional yang turun.

Baca juga: Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2020 Jadi Pertaruhan

Hal itu dilakukan mulai dari jaring pengaman sosial, stimulus perekonomian hingga berbagai kebijakan politik diberlakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com