Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ekonomi Kuartal III Harus Naik, kalau Tidak Akan Lebih Sulit

Kompas.com - 23/07/2020, 14:28 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, ekonomi Indonesia harus naik pada kuartal III-2020. Jika tidak, kata dia, kondisi ekonomi pada kuartal selanjutnya akan lebih sulit lagi.

"Kita berharap di kuartal ketiga, kita sudah harus naik lagi. Kalau enggak, enggak ngerti lagi saya, akan tetap lebih sulit kita," kata Jokowi dalam acara Penyaluran Dana Bergulir untuk Koperasi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Jokowi: Proyeksi Ekonomi Global Isinya Hanya Minus, Minus, dan Minus

Jokowi mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I masih tumbuh positif 2,97 persen. Namun, pertumbuhan pada kuartal II tahun ini diprediksi merosot minus 4,3 persen hingga 5 persen. Hal ini merupakan dampak pandemi virus corona atau Covid-19.

"Saya mengajak kita semua untuk bergerak menumbuhkan ekonomi agar tidak makin turun tapi bisa diungkit lagi naik," ujarnya.

Jokowi meminta agar jajarannya dapat memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi pada kuartal III-2020 atau periode Juli, Agustus, dan September.

Salah satu caranya yakni mempercepat belanja anggaran di kementerian/lembaga hingga program-program pemulihan ekonomi nasional.

"Kalau kita bisa mengungkit ini, Insya Allah nanti di kuartal IV lebih mudah, tahun depan kita akan jauh lebih mudah. Kesempatan kita di bulan Juli, Agustus, September," ujarnya. 

Baca juga: BI Proyeksi Ekonomi Kuartal II Bisa Minus 4,8 Persen

Jokowi juga menyebut kondisi ekonomi yang sulit ini dirasakan oleh sejumlah negara lain. Dia mengaku mendapat laporan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang memproyeksi ekonomi dunia minus 6 persen sampai minus 7,6 persen.

OECD juga menyampaikan bahwa ekonomi sejumlah negara akan terkontraksi. Misalnya, ekonomi Perancis diprediksi minus 17 persen, Inggris minus 15 persen, Jerman minus 11 persen, Amerika Serikat minus 9,7 persen, Jepang minus 8,3 persen, dan Malaysia minus 8 persen.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com