Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desakan Masyarakat agar Jokowi Me-reshuffle Kabinet dalam Survei 4 Lembaga

Kompas.com - 23/07/2020, 10:48 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ancaman Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet (reshuffle) direspons positif oleh publik.

Hal itu setidaknya terlihat dari empat survei yang menunjukkan mayoritas masyarakat setuju jika Jokowi melakukan perombakan kabinet.

Mayoritas masyarakat menilai, butuh perbaikan kerja kabinet untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Berikut hasil survei dari 4 lembaga terkait reshuffle kabinet:

Charta Politika

Survei Charta Politika menunjukkan, 73,1 persen responden menyetujui rencana reshuffle menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sementara itu, sebanyak 13,3 persen responden tak setuju ada rencana reshuffle dan ada 13,6 persen tidak menjawab.

Baca juga: Ketua DPP Golkar: Hasil Survei soal Reshuffle Menteri Jadi Catatan Penting

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, hasil survei juga menunjukkan, sebanyak 49,7 persen responden puas dengan kinerja menteri-menteri kabinet Indonesia Maju.

Sementara itu, sebanyak 44,1 persen lainnya mengaku tidak puas.

Survei Charta Politika dilakukan pada 6-12 Juli 2020 dengan melibatkan 2.000 responden dengan metode simple random sampling di seluruh Indonesia.

Survei dilakukan melalui telepon karena adanya pandemi Covid-19.

Adapun margin of error rata-rata sebesar kurang lebih sebesar 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Indikator Politik

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia juga mencatat opini publik terkait isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebut, hasil survei menunjukkan bahwa 64,8 persen masyarakat setuju Presiden Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle terhadap kabinet kerja Indonesia Maju.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com