Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lapor Klaster Secapa AD ke Jokowi, Ridwan Kamil: Kewenangan Ada di Pusat

Kompas.com - 15/07/2020, 18:36 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku sudah melapor ke Presiden Joko Widodo perihal Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa AD) di Bandung yang menjadi klaster baru Covid-19.

Ridwan mengaku sengaja melapor ke Presiden karena ia mengakui tak punya kewenangan langsung untuk mengontrol kawasan militer tersebut.

"Saya enggak bisa mengontrol karena kewenangan ada di pemerintah pusat. Tadi sudah saya laporkan kepada Presiden," kata Ridwan usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Rabu (15/7/2020), dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Secapa AD Tertutup, Dinkes Bandung Kesulitan Melakukan Tracing

Pria yang akrab disapa Emil ini mengakui klaster Secapa AD sempat membuat penambahan kasus baru Covid-19 naik pada 9 Juli lalu. Saat itu, pemerintah melaporkan ada penambahan 962 kasus di Jabar.

Namun, Emil menilai lonjakan itu hanya anomali karena jumlah penambahan kasus Covid-19 di Jabar langsung turun pada hari-hari berikutnya.

"Itu saya sebutnya anomali. Jadi waktu Secapa dilaporkan kan naik tuh. Besoknya sudah turun lagi ke 70, 50, jadi artinya Jabar tuh sebenarnya terkendali," kata Ridwan.

Penyebaran Covid-19 di Jabar menurut dia terkendali karena positivity rate atau rasio perbandingan jumlah pasien positif dengan jumlah spesimen yang diperiksa dibawah 5 persen. Hal itu sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Salah satu ukuran WHO ya, keterpaparan. Kita kan di bawah 5 persen. Dari 100 persen PCR-Swab, kita hanya 4 persen. Provinsi lain dekat kita ada 30 keterpaparannya, 12 persen, 10 persen, jadi itu," katanya.

Baca juga: Tim Uji Klinis Anti Covid-19 Memulai Tugasnya di Klaster Secapa AD

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 1.280 orang di Secapa AD, Bandung terkonfirmasi positif Covid-19.

Temuan ini terbongkar berawal dari dua prajurit atau perwira siswa yang memeriksakan penyakitnya ke Rumah Sakit Dustira.

Usai temuan itu, seluruh siswa Secapa AD diperiksa dengan alat rapid test yang dikirimkan Andika dari Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com