Lapor Klaster Secapa AD ke Jokowi, Ridwan Kamil: Kewenangan Ada di Pusat

Ridwan mengaku sengaja melapor ke Presiden karena ia mengakui tak punya kewenangan langsung untuk mengontrol kawasan militer tersebut.

"Saya enggak bisa mengontrol karena kewenangan ada di pemerintah pusat. Tadi sudah saya laporkan kepada Presiden," kata Ridwan usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Rabu (15/7/2020), dikutip dari Tribunnews.com.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengakui klaster Secapa AD sempat membuat penambahan kasus baru Covid-19 naik pada 9 Juli lalu. Saat itu, pemerintah melaporkan ada penambahan 962 kasus di Jabar.

Namun, Emil menilai lonjakan itu hanya anomali karena jumlah penambahan kasus Covid-19 di Jabar langsung turun pada hari-hari berikutnya.

"Itu saya sebutnya anomali. Jadi waktu Secapa dilaporkan kan naik tuh. Besoknya sudah turun lagi ke 70, 50, jadi artinya Jabar tuh sebenarnya terkendali," kata Ridwan.

Penyebaran Covid-19 di Jabar menurut dia terkendali karena positivity rate atau rasio perbandingan jumlah pasien positif dengan jumlah spesimen yang diperiksa dibawah 5 persen. Hal itu sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Salah satu ukuran WHO ya, keterpaparan. Kita kan di bawah 5 persen. Dari 100 persen PCR-Swab, kita hanya 4 persen. Provinsi lain dekat kita ada 30 keterpaparannya, 12 persen, 10 persen, jadi itu," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 1.280 orang di Secapa AD, Bandung terkonfirmasi positif Covid-19.

Temuan ini terbongkar berawal dari dua prajurit atau perwira siswa yang memeriksakan penyakitnya ke Rumah Sakit Dustira.

Usai temuan itu, seluruh siswa Secapa AD diperiksa dengan alat rapid test yang dikirimkan Andika dari Jakarta.