Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Heryadi Silvianto
Dosen FIKOM UMN

Pengajar di FIKOM Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan praktisi kehumasan.

Survei Capres di Tengah Pandemi

Kompas.com - 22/06/2020, 11:36 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

 

BEBERAPA waktu lalu sebuah Lembaga survei merilis hasil tentang popularitas dan elektabilitas calon Presiden. Muncul sejumlah nama dengan berbagai temuan dan analisisnya.

Survei yang tidak sekadar menampilkan tentang penanganan Covid 19, namun juga siapa yang menangguk popularitas atasnya. Kemudian secara elektif memunculkan nama-nama yang layak digadang dalam pemilihan presiden di 2024.

Tidak bisa dinafikan dalam negara demokrasi hal yang wajar mengukur kinerja tokoh publik dengan survei dan riset persepsi yang dilakukan secara serial.

Tentu saja hasil survei ini masih sangat prematur dan terlalu pagi untuk disimpulkan, mengingat usia pemerintahan sekarang yang masih muda dan kontestasi pilpres yang masih jauh.

Terlebih rasanya kurang elok memupuk popularitas pencapresan ditengah pandemi Covid-19 yang masih belum jelas ujungnya dan secara kontekstual di Indonesia tren perkembangannya masih menanjak.

Baca juga: Survei: Elektabilitas Prabowo Turun Drastis, Anies Kalah dari Ganjar

Survei ini seakan menjadi semacam ekspresi new normal, karena sungguh tidak ‘etis’ mengukur elektabilitas politik di tengah pertempuran melawan Covid-19.

Ada banyak variabel yang menjadi pertanyaan dalam survei tersebut, hingga kemudian darinya muncul sejumlah jawaban. Temuan data tersaji di ruang publik tentang beberapa tokoh tertentu apakah kompeten atau tidak untuk masuk dalam ruang kompetisi dan kontestasi.

Konsep "kompetensi" telah digunakan sejak tahun 1970-an, ketika DC McClelland (1973) mengembangkan gagasan bahwa seperangkat keterampilan tertentu dan / atau kualitas pribadi akan menjadi indikator kinerja pekerjaan yang lebih baik daripada standar tes kecerdasan.

JS Bowmen, dalam buku Achieving Competencies in Public Service: The Professional Edge memperkenalkan model segitiga kompetensi (The Competencies Triangle) profesionalisme pelayanan publik.

Di mana setidaknya seseorang harus memiliki tiga kompetensi dasar yakni Teknis, Leadership, dan Etika. Khususnya di arena layanan publik seperti pemerintah, organisasi nirlaba, dan swasta.

Kompetensi teknis terdiri atas pengetahuan yang terspesialisasi, pengetahuan hukum, manajemen program, manajemen strategis dan manajemen sumberdaya.

Baca juga: Survei: Elektabilitas PDI Perjuangan Terjun Bebas

Adapun kompetensi Leadership terdiri atas penilaian dan penetapan tujuan, keterampilan manajamen hard/soft, gaya manajemen, keterampilan politik dan negosiasi, juga evaluasi.

Terakhir kompetensi Etika, dengan beberapa indikator diantaranya kemampuan manajemen nilai, kemampuan penalaran moral, moralitas pribadi, moralitas publik, dan etika organisasional.

Kepemimpinan dan Covid-19

Layanan publik sejatinya sangat dipengaruhi oleh konteks yang berubah dengan cepat di mana itu diatur dan dieksekusi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com