Survei: Elektabilitas PDI Perjuangan Terjun Bebas

Kompas.com - 09/06/2020, 07:27 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat menghadiri Malam Budaya Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (7/8/2019). Kongres V PDI Perjuangan akan dibuka pada Kamis (8/8) dan rencananya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/FIKRI YUSUFKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat menghadiri Malam Budaya Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (7/8/2019). Kongres V PDI Perjuangan akan dibuka pada Kamis (8/8) dan rencananya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas partai politik Tanah Air.

Hasil survei yang dilakukan pada 16-18 Mei 2020 tersebut menunjukkan, elektabilitas mayoritas partai politik mengalami penurunan.

Bahkan, elektabilitas PDI Perjuangan terjun bebas bila dibandingkan dengan Februari 2020, yaitu dari 29,8 persen menjadi 22,2 persen. Itu berarti elektabilitas partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut terkoreksi 7,6 persen.

Koreksi elektabilitas ini menjadi yang terdalam dibandingkan partai politik lain yang juga mengalami penurunan.

"Tak ada dinamika elektoral yang berarti di tingkat partai politik, kecuali penurunan dukungan terhadap PDI Perjuangan," demikian tulis kesimpulan survei tersebut, dikutip Kompas.com dari laman resmi Indikator, Selasa (9/6/2020).

Baca juga: Survei: Elektabilitas Ganjar dan Ridwan Kamil Naik, Anies Turun

Ada 15 partai politik lain yang dimasukkan daftar pilihan partai pada survei tersebut, selain PDI Perjuangan.

Merujuk hasil survei, Partai Garuda dan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak mengalami perubahan elektabilitas, baik pada Februari maupun Mei, yaitu tetap 0 persen. Hal yang sama juga dialami Partai Hanura yang memiliki elektabilitas tetap, yaitu 0,4 persen.

Adapun kenaikan tipis dialami oleh Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan PKPI. Dua partai yang berhasil menempatkan kadernya di DPR pada Pemilu Legislatif 2019, yaitu Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional ( PAN), juga mengalami hal serupa.

Sementara itu, tujuh partai besar lainnya, yakni Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB), Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) dan Partai Demokrat, mengalami penurunan tipis.

Berikut hasil selengkapnya:

1. PKB (Februari 7,8 persen; Mei 5,7 persen)
2. Gerindra (Februari 16,2 persen; Mei 15,2 persen)
3. PDI Perjuangan (Februari 29,8 persen; Mei 22,2 persen)
4. Golkar (Februari 6,7 persen; Mei 6,4 persen)
5. Nasdem (Februari 2,3 persen; Mei 3,3 persen)
6. Garuda (Februari 0 persen; Mei 0 persen)
7. Berkarya (Februari 0 persen; Mei 0,2 persen)
8. PKS (Februari 4,7 persen; Mei 4 persen)
9. Perindo (Februari 0,9 persen; Mei 0,3 persen)
10. PPP (Februari 3,8 persen; Mei 1,7 persen)
11. PSI (Februari 0,6 persen; Mei 0,7 persen)
12. PAN (Februari 1,3 persen; Mei 2,1 persen)
13. Hanura (Februari 0,4 persen; Mei 0,4 persen)
14. Demokrat (Februari 4,6 persen; Mei 3,6 persen)
15. PBB (Februari 0 persen; Mei 0 persen)
16. PKPI (Februari 0 persen; Mei 0,2 persen)
17. Lainnya (Februari 0,1 persen; Mei 0,2 persen)
18. Tidak tahu/tidak jawab (Februari 20,5 persen; Mei 33,9 persen)

Untuk diketahui, responden pada survei ini sebanyak 1.200 responden dengan metode kontak telepon. Margin of error survei ini lebih kurang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X