Paripurna DPR soal Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2021 Dihadiri 217 Anggota Secara Fisik dan 71 Virtual

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna di tengah Masa Persidangan IV 2019-2020, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2020) siang.

Agenda rapat paripurna adalah penyampaian pandangan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2021.

Rapat paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Rachmat Gobel turut hadir dalam rapat.

Azis mengatakan, total anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna sebanyak 288 orang.

Baca juga: DPR Setujui Asumsi Makro dalam RAPBN 2021, Berikut Rinciannya

"Berdasarkan catatan Kesekjenan, telah dihadiri 288 anggota, sebanyak 217 secara fisik dari 9 fraksi. Berdasarkan ketentuan dan mekanisme dlm rapat paripurna dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," kata Azis membuka rapat.

Pada rapat paripurna yang digelar Senin (15/6/2020), seluruh fraksi di DPR telah menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2021.

Di dalam KEM PPKF 2021, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi pada tahun depan mencapai 4,5-5,5 persen. Sementara nilai tukar rupiah dipatok Rp 14.900 hingga Rp 15.300 per dolar AS.

Namun, beberapa fraksi memberikan catatan terhadap asumsi makro yang dirancang pemerintah. Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Nasdem menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintah terlampau tinggi.

Hal tersebut berkaitan dengan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir.

"Agar penyusunan, perumusan RAPBN lebih teliti, detail, dan tertib dengan pertimbangan ekonomi dunia dan domestik di masa pandemi ini, agar target dan outlook realisasi tidak terlalu besar mengingat pandemi virus corona tidak ada yang tahu kapan berakhir dan dampak ke depannya," ujar anggota F-Gerindra, Soepriyatno.

Baca juga: Kamis Siang, DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan RAPBN 2021

"Artinya apabila angka-angka proyeksi KEM PPKF pada 2021 khususnya proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak dususun secara over confidence," lanjutnya.

Anggota F-Nasdem Ahmad Hatari sepakat dengan Fraksi Gerindra. Ahmadi Hatari mengatakan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 belum berjalan baik.

"Fraksi Partai Nasdem menilai, target pertumbuhan ekonomi pemerintah tersebut terlampau optimistis dan cukup tinggi. Pasalnya, hingga saat ini pemulihan ekonomi belum berjalan baik dan belum ada kepastian mengenai ujung dari pandemi Covid-19," kata Ahmad Hatari.