Salin Artikel

Paripurna DPR soal Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2021 Dihadiri 217 Anggota Secara Fisik dan 71 Virtual

Agenda rapat paripurna adalah penyampaian pandangan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2021.

Rapat paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Rachmat Gobel turut hadir dalam rapat.

Azis mengatakan, total anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna sebanyak 288 orang.

"Berdasarkan catatan Kesekjenan, telah dihadiri 288 anggota, sebanyak 217 secara fisik dari 9 fraksi. Berdasarkan ketentuan dan mekanisme dlm rapat paripurna dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," kata Azis membuka rapat.

Pada rapat paripurna yang digelar Senin (15/6/2020), seluruh fraksi di DPR telah menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2021.

Di dalam KEM PPKF 2021, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi pada tahun depan mencapai 4,5-5,5 persen. Sementara nilai tukar rupiah dipatok Rp 14.900 hingga Rp 15.300 per dolar AS.

Namun, beberapa fraksi memberikan catatan terhadap asumsi makro yang dirancang pemerintah. Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Nasdem menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintah terlampau tinggi.

Hal tersebut berkaitan dengan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir.

"Agar penyusunan, perumusan RAPBN lebih teliti, detail, dan tertib dengan pertimbangan ekonomi dunia dan domestik di masa pandemi ini, agar target dan outlook realisasi tidak terlalu besar mengingat pandemi virus corona tidak ada yang tahu kapan berakhir dan dampak ke depannya," ujar anggota F-Gerindra, Soepriyatno.

"Artinya apabila angka-angka proyeksi KEM PPKF pada 2021 khususnya proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak dususun secara over confidence," lanjutnya.

Anggota F-Nasdem Ahmad Hatari sepakat dengan Fraksi Gerindra. Ahmadi Hatari mengatakan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 belum berjalan baik.

"Fraksi Partai Nasdem menilai, target pertumbuhan ekonomi pemerintah tersebut terlampau optimistis dan cukup tinggi. Pasalnya, hingga saat ini pemulihan ekonomi belum berjalan baik dan belum ada kepastian mengenai ujung dari pandemi Covid-19," kata Ahmad Hatari.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/18/14514901/paripurna-dpr-soal-kerangka-ekonomi-makro-rapbn-2021-dihadiri-217-anggota

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke