Jokowi: Petani dan Nelayan Miskin Harus Masuk Program Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut ada beberapa skema besar program yang bisa digunakan untuk membantu petani dan nelayan di masa pandemi Covid-19.

Pertama, adalah melalui program jaring pengaman sosial yang telah digelar pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan, bansos tunai, bantuan langsung tunai desa, sembako, dan program gratis subsidi listrik.

Baca juga: 2,7 Juta Petani Terdampak Covid-19 Akan Diberi BLT

"Pastikan 2,7 juta petani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak harus masuk program bansos," kata Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas lewat video conference, Kamis (28/5/2020).

Jokowi mengatakan, tujuan utama skema program bansos ini adalah untuk meringankan beban konsumsi rumah tangga yang kurang mampu, termasuk petani dan nelayan miskin.

Kedua, bantuan untuk nelayan dan petani juga bisa dilakukan lewat subdisi bunga kredit. Pemerintah telah menyiapkan 34 Triliun untuk program ini.

Dengan begitu, petani dan nelayan bisa mengakses modal kerja lewat kredit usaha rakyat tanpa dikenai bunga tinggi.

Baca juga: Pengecekan Data Bantuan untuk Petani Libatkan TNI dan Polri

"Ini penting bagi usaha pertanian, kelautan dan perikanan," kata Jokowi.

Terakhir, bantuan non fiskal, seperti bibit, pupuk, serta kelancaran suplai chain diharapkan membuat usaha pertanian dan perikanan lebih baik.

"Saya minta prosedur dipermudah, akses dipermudah, proses sederhana," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku sudah merampungkan data petani yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Hasilnya, ada sekitar 2,7 juta petani yang dianggap terdampak dan akan diberi bantuan langsung tunai oleh pemerintah.

Syahrul menyebut data tersebut didapatkan secara berjenjang mulai dari kelompok tani di desa, ke komando strategi (kostra) tani di kecamatan, kemudian dilegalisasi oleh Dinas Pertanian kabupaten.

Baca juga: 2,7 Juta Petani Terdampak Covid-19 Akan Diberi BLT

"Dan data ini telah kami ajukan kepada Pak Menko untuk bisa dapatkan alokasi (bantuan)," kata Syahrul usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Selasa (5/5/2020).

Syahrul menyebut 2,7 juta petani itu terdiri dari petani serabutan, petani yang berstatus buruh tani, dan petani penggarap.

Mereka nantinya akan menerima bantuan senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan. Sementara Rp 300.000 akan diberikan dalam bentuk uang tunai, sisanya dalam bentuk bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya.