Pengecekan Data Bantuan untuk Petani Libatkan TNI dan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan, pengecekan data penyaluran bantuan untuk petani di masa pandemi Covid-19 akan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri.

Hal itu disampaikan Syahrul usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference, Selasa (5/5/2020).

"Rencananya akan mengaktifkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas kepolisian untuk validasi data yang ada sehingga betul-betul yang diharapkan menerima ini sesuai," ujar Syahrul.

Ia menambahkan sekitar 2,7 juta petani yang dianggap terdampak akan diberi bantuan langsung tunai oleh pemerintah.

Baca juga: 2,7 Juta Petani Terdampak Covid-19 Akan Diberi BLT

Syahrul menyebut data tersebut didapatkan secara berjenjang mulai dari kelompok tani di desa, ke komando strategi (kostra) tani di kecamatan, kemudian dilegalisasi oleh Dinas Pertanian kabupaten.

"Dan data ini telah kami ajukan kepada Pak Menko untuk bisa dapatkan alokasi (bantuan)," kata Syahrul usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Selasa (5/5/2020).

Syahrul menyebut 2,7 juta petani itu terdiri dari petani serabutan, petani yang berstatus buruh tani, dan petani penggarap.

Mereka nantinya akan menerima bantuan senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.

Baca juga: Giliran Petani Lampung yang Panen Raya di Tengah Pandemi Covid-19

Rp 300.000 akan diberikan dalam bentuk uang tunai, sementara sisanya dalam bentuk bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya.

Syahrul menjelaskan, nantinya bantuan itu dikirim langsung ke kostra tani di tingkat kecamatan tanpa melalui pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota.

Kostra tani itu yang menyalurkan langsung ke petani secara langsung (by name, by address).

"Mudah-mudahan ini bisa masuk kepada orang-orang yang memang membutuhkan," kata Syahrul.