2,7 Juta Petani Terdampak Covid-19 Akan Diberi BLT

Kompas.com - 05/05/2020, 15:16 WIB
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengimbau masyarakat untuk tenang dengan tidak melakukan panic buying,, Kamis (30/4/2020). Dok. Kementrian PertanianMenteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengimbau masyarakat untuk tenang dengan tidak melakukan panic buying,, Kamis (30/4/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sudah merampungkan data petani yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Hasilnya, ada sekitar 2,7 juta petani yang dianggap terdampak dan akan diberi bantuan langsung tunai oleh pemerintah.

Syahrul menyebut data tersebut didapatkan secara berjenjang mulai dari kelompok tani di desa, ke komando strategi (kostra) tani di kecamatan, kemudian dilegalisasi oleh Dinas Pertanian kabupaten.

Baca juga: Melihat Tingkat Daya Beli Petani di Tengah Pandemi Covid-19

"Dan data ini telah kami ajukan kepada Pak Menko untuk bisa dapatkan alokasi (bantuan)," kata Syahrul usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Selasa (5/5/2020).

Syahrul menyebut 2,7 juta petani itu terdiri dari petani serabutan, petani yang berstatus buruh tani, dan petani penggarap.

Mereka nantinya akan menerima bantuan senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan. Rp 300.000 akan diberikan dalam bentuk uang tunai, sementara sisanya dalam bentuk bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya.

Baca juga: Jokowi Mau Bagikan Bantuan Rp 600.000 ke Petani, Ini Rinciannya

Syahrul menjelaskan, nantinya bantuan itu dikirim langsung ke kostra tani di tingkat kecamatan tanpa melalui pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota.

Kostra tani itu yang menyalurkan langsung ke petani secara langsung (by name, by address).

"Mudah-mudahan ini bisa masuk kepada orang-orang yang memang membutuhkan," kata Syahrul.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Nasional
Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Nasional
Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X