Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KawalBansos.id Terima 259 Aduan Terkait Penyaluran Bansos selama Pandemi

Kompas.com - 22/05/2020, 21:24 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 259 pengaduan terkait bantuan sosial (bansos) covid-19 telah dilaporkan masyarakat melalui platform KawalBansos.id.

Seluruh aduan tersebut diterima sejak 17 Mei 2020 hingga Jumat (22/5/2020) pukul 00.00 WIB.

“Paling banyak adalah di Jawa Barat itu 54 (aduan), Lampung (39 pengaduan), Jawa Tengah (36 pengaduan), DKI Jakarta (32 pengaduan), Banten (30 pengaduan), dan seterusnya,” kata Koordinator KawalBansos.id Irwan Runtuwene melalui telekonferensi, Jumat (22/5/2020).

Baca juga: Survei Roda Tiga Konsultan: 76,7 Persen Responden Mengaku Belum Dapat Bansos

Platform tersebut merupakan sarana bagi masyarakat dalam mengawasi penyaluran bansos selama pandemi Covid-19.

Lembaga kajian kebijakan PARA Syndicate dan sejumlah pihak menginisiasi platform itu.

Melalui platform tersebut masyarakat dapat melaporkan adanya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

Irwan mengatakan, pihaknya akan menyaring lebih dahulu seluruh laporan yang diterima. Setelah itu meneruskannya ke laman Lapor.go.id yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP).

Baca juga: Menko PMK: Ternyata Tak Mudah Mencari Data Orang Miskin

Pada hari pertama, KawalBansos.id menerima sebanyak 18 aduan dan diteruskan ke situs Lapor.go.id.

Kemudian, pada 19 Mei 2020, KawalBansos.id menerima delapan aduan.

Keesokan harinya, 98 pengaduan diterima KawalBansos.id.

Namun hanya 97 pengaduan yang diteruskan, sebab satu aduan lagi tidak diteruskan karena datanya tidak sesuai.

Baca juga: Dapat Bansos Kemensos, Aparat Desa: Saya Sempat Kaget, Saya Tidak Berhak Terima Ini

Pada Kamis (21/5/2020), terdapat 143 pengaduan yang masuk ke KawalBansos.id. Proses untuk meneruskan aduan masih berlangsung.

Irwan menuturkan, proses meneruskan aduan ke Lapor.go.id masih dilakukan secara manual. Sebab, sistem KawalBansos.id belum terintegrasi dengan sistem Lapor.go.id.

“Hingga saat ini system to system (dengan) KSP, belum bisa dijalankan karena memang ada beberapa protokol yang belum bisa kami terima,” tuturnya.

Baca juga: PKB: Data Penerima Bansos dan Proses Penyalurannya Harus Dievaluasi

Dari laporan yang masuk, anggota KawalBansos.id Latu Tripurantoko menuturkan, banyak warga yang mengeluh tidak menerima bansos.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com