Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tugas Wapres Ma'ruf dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Kompas.com - 02/05/2020, 12:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ikhsan Abdullah, mengungkapkan pembagian tugas antara Ma'ruf dan Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi Covid-19.

Ikhsan mengatakan, fokus kerja Ma'ruf di tengah pandemi ini adalah menata kehidupan beragama masyarakat.

Baca juga: Sebut Kemiskinan Naik Selama Pandemi, Wapres Minta Perbanyak Sedekah

"Presiden mengurusi semua yang berkaitan dengan persoalan-persoalan regulsi logistik dan sebagainya. Pak Wapres ini lebih fokus pada bagaimana menata kehidupan beragama semasa pandemi berlangsung," kata Ikhsan dalam sebuah diskusi online, Sabtu (2/5/2020).

Ikhsan menuturkan, Ma'ruf juga memantau dan mengavaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah-daerah serta berkoordinasi dengan para kepala daerah.

Menurut Ikhsan, salah satu hal yang disoroti Ma'ruf yakni, belum dipatuhinya sejumlah aturan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di daerah.

Baca juga: Wapres Maruf: Prioritaskan Tetangga yang Kesulitan di Tengah Pandemi Covid-19

Ma'ruf juga mengevaluasi penggunaan anggaran daerah untuk penanganan Covid-19.

"Yang menjadi catatan adalah masih belum dipatuhinya berbagai ketentuan regulasi yang harusnya dijalankan dalam rangka pembatasan penyebaran covid ini," kata Iksan.

"Dan menjadi evaluasi bagaimana belanja daerah dapat dilakukan untuk fokus penanganan covid sehingga dipastikan tidak ada yang menderita dan kelaparan pada masa Covid," tutur dia.

Baca juga: Wapres Minta Masyarakat Taati Larangan Mudik agar Covid-19 Tak Berlangsung Lama

Di samping itu, Ma'ruf juga menyoroti kegiatan belajar jarak jauh selama masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan kendala komunikasi antara peserta didik dan pengajarnya.

"Misal, mahasiswa sedang skripsi, ada kemandekan karena tidak terjalin komunikasi yang kurang baik antara mahasiswa dan dosen. Apalagi di tingkat pendidikan menengah dan mendasar ini menjadi bagian perhatian wapres," ujar Ikhsan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com