RUU Cipta Kerja, antara Kepentingan Investasi dan Penyederhanaan Regulasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia kerja (panja) pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk pertama kalinya bersama pakar, akademisi dan praktisi dunia usaha, Senin (27/4/202).

Rektor Universitas Prasetiya Mulya Djisman Simandjuntak, Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategis and International Studies (CSIS) Yose Rizal, dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sarman Simanjorang hadir dalam rapat tersebut.

Ketiganya memiliki pandangan yang sama, bahwa RUU Cipta Kerja perlu segera dibahas dan diselesaikan untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Baca juga: Panja RUU Cipta Kerja Gelar RDPU, Undang Akademisi dan Praktisi Usaha

Solusi perekonomian nasional

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri memandang RUU Cipta Kerja sebagai langkah pemerintah melakukan reformasi ekonomi.

Sebab, Yose menilai saat ini regulasi terkait bisnis dan investasi terlalu rumit.

"Kita punya permasalahan di regulasi bisnis, itu (RUU Cipta Kerja) menjadi kunci meningkatkan tenaga kerja melalui investasi berkualitas dengan reformasi ekonomi serius. Dan Saya pikir RUU Cipta Kerja ini langkah awal reformasi ekonomi ini," kata dia.

Baca juga: Menurut Ekonom CSIS, RUU Cipta Kerja Perlu untuk Tingkatkan Ekonomi

Ia membandingkan Indonesia dengan tiga negara yang lebih dahulu melakukan reformasi ekonomi dengan mengeluarkan aturan baru.

Yose mengatakan, sejak 2010 Vietnam telah mengeluarkan aturan baru untuk memperbaiki perekonomian nasional, sehingga berhasil memangkas 30 persen biaya penyelenggaraan bisnis di sana.

"Dan ini kelihatan sekali bagaimana hasilnya. Sekarang ini kalau komparasinya dengan Vietnam kita selalu merasa malu," ujar Yose.

Yose juga mengatakan, Malaysia dan Thailand telah melakukan reformasi regulasi di sektor ekonomi sejak tahun 2007.

Oleh karena itu, menurut dia, Indonesia harus melakukan hal serupa karena sudah terlambat dibanding negara ASEAN lainnya.

Baca juga: RDPU dengan DPR, Ketua Umum HIPPI Usul Perubahan Judul RUU Cipta Kerja

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Sarman Simanjorang, mengusulkan agar DPR dan pemerintah mengubah judul draf RUU Cipta Kerja.

Sarman menyarankan RUU Cipta Kerja diubah menjadi RUU Kemudahan Berusaha dan Investasi.

Ia menilai selama ini RUU Cipta Kerja seolah hanya bicara tentang buruh atau pekerja yang kemudian menimbulkan kontroversi di publik.