JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih mengungkapkan munculnya kecemburuan sosial di kalangan buruh karena tak mendapatkan bantuan sosial (bansos) saat pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Perlakuan diskriminasi sangat mengkhawatirkan karena kecemburuan sosial sudah melekat," ujar Jumisih dalam diskusi via live streaming bersama Komnas HAM, Rabu (22/4/2020).
Baca juga: Atasi Dampak Pandemi Covid-19, Kemensos Tambah 4,8 Juta Penerima Bansos Sembako
Jumisih mengungkapkan banyak buruh di Jabodetabek tak mendapatkan distribusi bansos.
Sebab, sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun KK (Kartu Keluarga), mereka tidak tercatat sebagai warga Jabodetabek.
"Teman-teman buruh banyak tidak mendapatkan bansos, utamanya di Sukapura (Jakarta Utara), lokasi ini kami himpun dari anggota, tentu di luar ini banyak sekali karena ini baru anggota kami," kata dia.
Jumisih mengatakan, para buruh tersebut sebelumnya telah didata oleh RT tempat mereka tinggal.
Namun demikian, setelah pendataan selesai, hingga kini mereka tak kunjung mendapatkan kepastian.
"Oleh RT sudah di data, saat kawan-kawan mendatangi RT, respons RT juga beda-beda. Ada yang cuek, ada yang menyampaikan memang enggak dapat, sampai sekarang memang belum terealisasi," katanya.
Baca juga: Jokowi Minta Kapolri Pastikan Warga yang Tak Punya KTP DKI Dapat Bansos
Jumisih pun berharap pemerintah bisa merespons kekurangan dalam pendistribusian bansos tersebut.
Terlebih, pemberian bansos sangat krusial di tengah pandemi Covid-19.
"Biar bagaimanapun situasi sekarang harus detil yang memang semuanya harus direspons secara cepat dan menyeluruh oleh pemerintah," terang dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.