Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Atasi Dampak Covid-19, DPR Siap Gelar Webinar dengan Parlemen Sejumlah Negara

Kompas.com - 20/04/2020, 14:32 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon mengatakan, pihaknya akan memperdalam upaya-upaya parlemen dan komunitas internasional dalam menangani coronavirus disease 2019 (Covid-19).

“Kami akan menggali pengalaman-pengalaman parlemen sejumlah negara serta peran organisasi internasional seperti Badan Kesehatan Dunia World Health Organization (WHO),” kata Fadli, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Upaya tersebut akan diwujudkan melalui gelaran International webinar via Zoom Meeting bertajuk Peran Parlemen dalam Kerja Sama Internasional Penanggulangan Wabah Covid-19, Selasa (21/4/2020).

Nantinya, webinar akan menyoroti pandemi dari berbagai sisi, salah satunya ekonomi. Sebab Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan, lebih dari 170 negara akan mengalami pertumbuhan pendapatan per kapita negatif pada 2020.

Baca juga: Pendapatan Negara di 2020 Diperkirakan Anjlok 10 Persen Akibat Corona

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga memperkirakan, kontraksi perdagangan global mencapai 13 hingga 23 persen pada 2020.

Webinar akan diisi sejumlah pembicara, antara lain Fadli Zon, Ketua Komite Luar Negeri Parlemen Vietnam Nguyen Van Giau, dan Ketua Komite Khusus Coronavirus Parlemen Korea Selatan Kim Jin Pyo.

Selain itu, ada pula WHO Indonesia Country Representative, Navaratnasamy Alisjahbana, dan Direktur Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Febrian Alphyanto Ruddyard. Sedangkan Wakil Ketua BKSAP Charles Honoris akan berperan sebagai moderator.

Webinar terbuka untuk umum dan dapat diakses pada lima zona waktu, yaitu Jakarta pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), Hanoi pukul 10.00 waktu setempat, Kuala Lumpur dan Singapura pukul 11.00 waktu setempat, dan Seoul pukul 12 waktu setempat.

Baca juga: PBB Hasilkan Resolusi Pertama Covid-19, Indonesia Ikut Menggagas

Charles mengatakan, webinar tersebut merupakan tindak lanjut BKSAP terhadap Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertajuk Global Solidarity to Fight Covid-19 yang disponsori Indonesia.

Resolusi tersebut menekankan perlunya kerja sama internasional, seperti kerja sama multilateral dan peran organisasi internasional untuk mengatasi pandemi.

“WHO harus mendapatkan dukungan agar dapat berperan maksimal,” kata Charles.

Ketua DPR RI Puan Maharani pun merespons positif webinar tersebut. Sebab, penanggulangan Covid-19 bukan tanggung jawab satu atau dua negara saja, melainkan seluruh masyarakat dunia.

Baca juga: DPR Harap RUU Cipta Kerja Bisa Topang Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Rencananya, Puan akan menyampaikan pesan video (video message) pada acara tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com