Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atasi Dampak Covid-19, Kartu Prakerja Dinilai PAN Bukan Solusi Tepat

Kompas.com - 17/04/2020, 15:20 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menilai, pemberian Kartu Prakerja untuk mengatasi dampak sosial ekonomi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat wabah Covid-19 tidak tepat.

Menurut dia, program tersebut kurang tepat karena Kartu Prakerja bertujuan memberikan skill tambahan atau meningkatkan keterampilan orang yang sedang mencari kerja.

"Karena program Kartu Prakerja pada hakikatnya untuk memberikan skill tambahan, peningkatan kapasitas dari orang yang mencari kerja," ujar Eddy dalam diskusi online DPP PAN bertema Mencegah PHK Massal, Menyelamatkan Ekonomi Nasional, Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Penjelasan Istana soal Pemilihan Mitra Kartu Prakerja yang Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Eddy mengatakan, dalam kondisi saat ini yang perlu dibantu adalah orang-orang yang kehilangan pekerjaan.

Dengan demikian jika merujuk kepada tujuan dibuatnya Kartu Prakerja tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat ini.

Menurut Eddy, jangan sampai setelah mereka selesai mendapatkan pelatihan dalam program Kartu Prakerja tetapi lapangan pekerjaannya tidak ada.

"Sekarang ini kita justru ingin membantu mereka yang kehilangan pekerjaan. Ini (pemberian Kartu Prakerja) tidak tepat," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR ini.

Baca juga: Tak Lolos Seleksi Kartu Prakerja, Perlu Registrasi Ulang Gelombang 2?

Menurut dia, yang paling tepat untuk membantu masyarakat agar tidak kehilangan pekerjaan dampak Covid-19 adalah memberikan bantuan langsung untuk dunia usaha.

"Jadi konsep awal, yang tepat adalah memberikan social safety net kepada dunia usaha," kata dia.

Eddy juga menilai stimulus yang diberikan pemerintah dalam mengatasi dampak Covid-19 sebesar Rp 405 triliun terlalu kecil.

Sebab, dampak ekonomi yang ditimbulkan terus membesar dari hari ke hari.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja sejak Sabtu (11/4/2020).

Para anggota Kartu Prakerja nantinya akan mendapat pelatihan online yang disediakan oleh digital platform mitra resmi pemerintah.

Hingga saat ini, ada sekitar 900 jenis pelatihan online yang disediakan oleh delapan digital platform.

Namun, netizen menyoroti mahalnya harga pelatihan online dalam program Kartu Prakerja, apalagi banyak pelatihan online yang dihadirkan gratis oleh berbagai lembaga kredibel.

Baca juga: Banyak Pelatihan Online Gratis, Mengapa Kartu Prakerja Banderol Harga Tinggi?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com