Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Rampingkan Struktur Kepengurusan Partai Demokrat

Kompas.com - 16/04/2020, 06:17 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merampingkan jumlah departemen dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat periode 2020-2025.

"Departemen yang semula berjumlah 65 di struktur DPP yang lalu, kami validasi dan rampingkan menjadi 11 departemen," kata AHY saat mengumumkan struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat 2020-2025 dalam video Instagram yang dirilis di Jakarta, Rabu (15/4/2020) malam.

Baca juga: AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

Adapun ketua dari 11 departemen tersebut sebagai berikut:

1. Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional yang diketuai Didi Irawadi Syamsuddin

2. Departemen Politik dan Pemerintahan yang diketuai Umar Arsal

3. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diketuai Didik Mukrianto

4. Departemen Pertanian, Kehutanan, dan Kemaritiman yang diketuai Muslim

5. Departemen Infrastruktur dan Perhubungan yang diketuai Michael Wattimena

6. Departemen Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi yang diketuai Linda Megawati

7. Departemen Energi, Lingkungan Hidup, Riset, dan Teknologi yang diketuai Rusda Mahmud

8. Departemen Agama dan Sosial yang diketuai Munawar Fuad Nuh

9. Departemen Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang diketuai Aliyah Mustika Ilham

10. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, serta Pemuda dan Olahraga yang diketuai Dede Yusuf

11. Departemen Perekonomian Nasional yang diketuai Sartono Hutomo

AHY mengatakan, sebelas departemen tersebut akan menjadi mitra bagi Fraksi Partai Demokrat DPR yang berada di 11 komisi parlemen.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com