Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

Kompas.com - 07/04/2020, 10:03 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menyebut bahwa data pasien Covid-19 yang dimiliki Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan pemerintah daerah tidak sama.

Menurut dia, hal itu terjadi karena adanya kendala teknis.

"Saya bilangnya tidak sama antara data pusat sama data daerah. Itu masalah ada kendala teknis aja saya kira," kata Agus kepada Kompas.com, Selasa (7/4/2020).

"Saya tidak pernah ngomong transparan atau enggak, tapi ngomongnya data pusat memang betul tidak sama jumlahnya," lanjut dia.

Baca juga: Data Pasien Meninggal Covid-19 Naik, Pemerintah Akui Ada Masalah Pendataan

Kendala teknis yang dimaksud Agus itu adalah perbedaan waktu perbaruan data antara Kemenkes dengan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memperbarui data setiap jam 6 sore untuk kemudian dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Sementara Kementerian Kesehatan memperbarui data setiap pukul 12 siang.

Itulah mengapa data antara Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah selalu berbeda.

"Kalau dari daerah ngirimnya jam 1 (siang) ya nggak masuk dalam data (Kemenkes) itu. Karena pemda meng-update-nya tiap jam 6 sore. Ya pasti beda, jumlah orangnya beda, jumlah yang meninggal beda," ujar Agus.

Baca juga: Terkesan Tonjolkan Angka Kematian, Pemerintah Diminta Transparan soal Data Pasien Positif Covid-19

Meski ada perbedaan, Agus mengatakan, hal itu bukan suatu masalah.

Masyarakat umum tetap diminta untuk mengacu pada data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

Agus pun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada rencana penyamaan waktu perbaruan data. Sebab, menurut dia, data antara pusat dengan daerah tidak harus disamakan.

"Bggak ada masalah. Karena apa gunanya untuk disamakan? Kalau orang daerah mengacu ke daerah, orang pusat yang nasional ngacunya ke pusat," kata Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com