Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

Kompas.com - 03/04/2020, 18:59 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjanji akan menindaklanjuti permintaan sejumlah gubernur untuk menindaklanjuti koordinasi dalam penanganan Covid-19.

Adapun, tiga gubernur yang meminta adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

"Untuk koordinasi DKI, Jawa Barat, dan Banten nanti akan kami tindaklanjuti supaya ada kerja sama," ujar Ma'ruf Amin saat video conference dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jumat (3/4/2020).

Menurut Ma'ruf koordinasi yang dilakukan oleh ketiga provinsi tersebut tidak hanya soal Covid-19 tetapi juga soal beberapa masalah lainnya.

Baca juga: Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Di antaranya soal penanggulangan banjir dan perencanaan daerah yang juga harus dikoordinasikan.

"Jadi ada konsep terintegrasi. Ini ternyata upaya-upaya melakukan koordinasi juga harus diprioritaskan. Kami akan coba fasilitasi," kata dia.

Sebelumnya, dalam video conference tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat memperhatikan gerak penduduk yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dalam penyebaran Covid-19.

Dari jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 50 juta orang, kata dia, 70 persen di antaranya berputar di kawasan Jabodetabek.

"Sehingga salah satu yang harus Pak Wapres berikan atensi adalah gerak tiga provinsi ini, memang belum banyak komunikasi secara teknis dan fasilitas," ujar Ridwan.

Baca juga: Wapres Maruf Minta Masyarakat Tahan Diri untuk Mudik

Oleh karena itu, kata dia, agar ada koordinasi dan komunikasi, maka pemerintah pusat perlu memfasilitasinya.

Menurut dia, jika Jabodetabek kompak baik dalam hal kebijakan, distribusi alat, dan sebagainya maka minimal 70 persen sebaran Covid-19 bisa dikendalikan dalam satu frekuensi.

"Saya mohon izin, kami belum punya kesempatan untuk melakukan itu. Saya tidak bisa berinisiatif terlalu jauh karena saya paham Pak Anies dan Pak Wahidin juga sibuk dengan apa yang juga dilakukan. Jadi mungkin Bapak bisa tugas level menteri dalam hal ini," kata dia.

Baca juga: Tips Sehat ala Maruf Amin Jaga Kesehatan Cegah Virus Corona

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com