Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tes Covid-19 Anggota DPR Tak Jadi Hari Ini, tetapi Belum Dibatalkan

Kompas.com - 26/03/2020, 10:19 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan rapid test Covid-19 bagi anggota DPR serta keluarga dikabarkan tidak jadi digelar hari ini, Kamis (26/3/2020).

Anggota DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan, rencana pelaksanaan tes itu memang belum dibicarakan secara detail Kesetjenan DPR dengan fraksi-fraksi.

Arsul menolak jika disebutkan bahwa pelaksanaan rapid test Covid-19 itu ditunda karena ramainya sorotan publik terhadap rencana tersebut.

"Tidak tepat juga kalau dibilang ditunda. Pelaksanaan rencana itu memang belum dibicarakan dengan fraksi tentang teknis dan jadwalnya," kata Arsul saat dihubungi, Kamis (26/3/2020).

Baca juga: Tenaga Medis Disebut Lebih Butuh Tes Corona Ketimbang Anggota DPR

Semula, dikabarkan Sekjen DPR Indra Iskandar bahwa kesekretariatan jenderal menjadwalkan pelaksanaan rapid test Covid-19 bagi para anggota dewan serta keluarganya mulai Kamis ini.

Arsul mengatakan bahwa rencana pelaksanaan rapid test Covid-19 itu masih akan dibahas oleh masing-masing fraksi DPR untuk kemudian disampaikan kepada Kesetjenan DPR.

Ia mengaku tidak bisa memprediksi, apakah tes akan dilakukan sebelum DPR membuka persidangan pada Senin (30/3/2020) mendatang.

"Apakah nanti akan jadi dilaksanakan sebelum dimulai masa sidang tentu harus dibicarakan dulu dengan fraksi-fraksi yang ada," tuturnya.

Baca juga: DPR Beli Sendiri 20.000 Alat Rapid Test, Kelebihannya Akan Dikasih ke Masyarakat

Arsul pun mafhum dengan sorotan publik mengenai rencana DPR ini.

Namun, ia menjelaskan, bahwa DPR tetap mempertimbangkan kepentingan publik dalam rencana kegiatan rapid test Covid-19.

Ia mengatakan DPR, melalui sumbangan sejumlah anggota dewan, mengadakan 40.000 unit alat rapid test Covid-19.

Baca juga: Amnesty Dorong Rapid Test Covid-19 Diprioritaskan untuk Kalompok Rentan

Hanya sekitar 2.000 hingga 3.000 yang dibutuhkan DPR, sementara sebagian besarnya akan disalurkan ke pemerintah daerah atau rumah sakit yang memang membutuhkan.

"DPR mengadakan 40.000-an alat tes cepat itu agar sebagian besarnya juga dimanfaatkan dengan disumbangkan melalui beberapa pemda atau rumah sakit yang ditunjuk," kata Arsul.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com