Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tenaga Medis Disebut Lebih Butuh Tes Corona Ketimbang Anggota DPR

Kompas.com - 25/03/2020, 11:22 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Eksekutif Nasional Walhi Edo Rakhman menyebut saat ini tenaga medis lebih membutuhkan tes virus corona karena berjuang di garda terdepan dalam meredam penyebaran virus corona.

Hal itu menyusul dengan rencana akan dilakukannya tes corona anggota DPR dan keluarganya.

"Dalam kondisi krisis dan pandemik seperti saat ini, maka tindakan prioritas harus ditujukan pada siapapun yang berjuang di garis depan, tenaga kesehatan, relawan," ujar Edo dalam keterangan tertulis, Rabu (24/3/2020).

Baca juga: Rapid Test untuk Covid-19 di Bekasi Mulai Digelar, Ini Tata Caranya...

Dia meyakini bahwa saat ini skala prioritas bukan ditujukan kepada anggota DPR. Mengingat, sejauh ini belum ada kepastian berapa banyak ketersediaan alat untuk melakukan rapid test di Indonesia.

Edo mengatakan, dalam situasi seperti ini, perlu ada tindakan strategis yang harus segera dilakukan oleh pemerintah.

Menurutnya, strategi yang perlu dilakukan pemerintah dalam melakukan tes corona adalah dengan memprioritaskan kelompok rentan, Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Kemudian orang yang telah berhubungan dengan pasien positif corona.

Edo menyebut kerentanan anggota DPR berbeda jauh dengan masyarakat yang masih terpaksa harus bekerja dan berjejalan di angkutan umum.

Sebab, kata dia, mereka belum ada kepastian ekonomi maupun bekerja pada sektor informal yang mengandalkan pemasukan harian.

Sedangkan pada sisi lain pemerintah tak cukup memiliki ketegasan memberikan jaminan ekonomi.

Begitu juga pengusaha masih meminta pekerjanya masuk dan bank masih membiarkan tagihan kredit mikro tetap berjalan.

Dia menegaskan, di tengah keterbatasan jumlah alat dan akses, tak cukup bagi anggota DPR maupun elit pejabat pemerintah agar busa menjalani tes corona, sekalipun berdalih menggunakan anggaran sendiri.

"Maka uang saja tidak cukup tanpa akses dan privilage politik yang mereka miliki," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR menjadwalkan tes Covid-19 yang disebabkan virus corona bagi para anggota dewan serta keluarganya mulai Kamis (25/3/2020) mendatang.

Baca juga: Rapper Slim Thug Umumkan Positif Corona

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan saat ini pembagian jadwal masih dalam penyusunan karena jumlah peserta yang ikut diperkirakan mencapai 2.000 orang.

Asumsi ini berdasarkan jumlah anggota dewan sebanyak 575 orang dengan masing-masing empat anggota keluarga.

"Dijadwalkan mulai dari Kamis sampai dengan selesai. Ini sedang menyusun jadwal, belum selesai karena jumlah anggotanya kan banyak. Keluarga mungkin 2.000 lebih," kata Indra saat dihubungi, Senin (23/3/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com