Karena itu, menurut Arsul, tidak ada "pengistimewaan" bagi anggota DPR serta keluarga.
Ia mengatakan bahwa pelaksanaan rapid test Covid-19 pun akan diprioritaskan bagi anggota DPR atau kelarga yang merasa memiliki keluhan sepulang kunjungan dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
"Pelaksanaannya pun disesuaikan dengan kondisi anggota DPR ya. Jadi misalnya bagi mereka yang merasa ada keluhan atau kurang fit setelah reses dari dapil maka didahulukan. Sedangkan yng merasa sehat, tidak ada keluhan apa pun maka belakangan," kata dia.
Baca juga: Klarifikasi DPR soal Rapid Tes Massal Wakil Rakyat dan Keluarganya...
Arsul mengaku cukup menyayangkan polemik yang timbul setelah rencana pelaksanaan rapid test Covid-19 itu muncul.
Ia kembali menegaskan bahwa pengadaan alat rapid test Covid-19 itu merupakan sumbangan para anggota dewan, sehingga tidak membebankan anggaran negara.
"Jika komunikasi publik Kesetjenan DPR sesuai pemahaman di atas maka tentu enggak akan jadi ramai," tuturnya.
"Apalagi ini kan tidak menggunakan anggaran negara, sehingga tidak membebankan pemerintah. Sebagian besar alat tes cepat justru akan disumbangkan untuk masyarakat," kata Arsul.
Baca juga: Tes Covid-19 Anggota DPR dan Keluarga Dijadwalkan Mulai Kamis
Rencana pelaksanaan rapid test Covid-19 bagi anggota DPR dan keluarganya itu memang menuai banyak kritik publik.
Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menilai bahwa rencana anggota DPR bersama keluarganya melakukan tes deteksi virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19 melukai hati rakyat Indonesia.