Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Beli Sendiri 20.000 Alat Rapid Test, Kelebihannya Akan Dikasih ke Masyarakat

Kompas.com - 24/03/2020, 13:24 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, sebagian besar alat tes Covid-19 yang dibeli DPR akan didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan.

Dasco mengatakan, DPR telah berkoordinasi dengan pemerintah terkait rencana distribusi alat rapid test tersebut.

"Pembelian ini pun ada batas minimalnya, sehingga kami sepakat kelebihan alat ini akan diberikan ke masyarakat yang membutuhkan. Memang ada beberapa pemda yang sangat membutuhkan, kami akan kirim," kata Dasco saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Klarifikasi DPR soal Rapid Tes Masal Wakil Rakyat dan Keluarganya...

Ia menjelaskan, inisiatif pembelian alat tes Covid-19 ini berangkat dari kegelisahan sejumlah anggota Dewan karena mereka berkunjung ke banyak daerah selama masa reses.

Dasco mengatakan, DPR memahami bahwa tidak mungkin jika mereka harus ikut mengantre ikut tes Covid-19 di layanan kesehatan umum, sedangkan banyak anggota masyarakat yang membutuhkan.

Oleh karena itu, menjelang pembukaan masa persidangan yang direncanakan pada 30 Maret 2020, DPR menggelar tes Covid-19 mandiri.

"Sebentar lagi DPR akan memasuki masa sidang. Dikhawatirkan sidang nanti kalau tidak ada antisipasi, anggota yang dari dapil mungkin membawa lalu menyebarkan virus ke kompleks parlemen," tuturnya.

Baca juga: F-PPP Usul Gaji Anggota DPR Dipotong untuk Penanganan Covid-19

"Kami patungan dan beli karena tidak mau membebani anggaran negara dan rumah sakit untuk tes corona, itu saja," lanjut Dasco.

Dasco mengatakan, alat rapid test Covid-19 dibeli langsung dari produsen di China.

Produsen memperbolehkan pembelian oleh institusi dengan minimal pemesanan 20.000 unit.

"Kami kontak langsung. Oleh pabrik di sana ditanya, kalau untuk pembelian perorangan tidak boleh, kalau pemerintah atau institusi boleh. Ya, kami pakai alamat DPR. Tapi bukan uang negara, hanya pakai alamat DPR," tuturnya.

Baca juga: Alat Tes Covid-19 Anggota DPR dan Keluarga Hasil Sumbangan Sejumlah Dewan

Menurut Dasco, pembelian alat tes Covid-19 ini merupakan solusi mandiri DPR dalam upaya pencegahan virus corona.

Ia mengatakan sejak awal, mereka bersepakat kelebihan ribuan alat tes Covid-19 yang dibeli akan disumbangkan untuk masyarakat.

"Kami beli bukan buat dijual, kami beli banyak karena ada minimal pembelian. Kami juga menyumbang ada koordinasi dengan pemerintah mana saja yang perlu disumbang," kata Dasco.

Mengenai rencana tes Covid-19 ini, Sekjen DPR Indra Iskandar sebelumnya menyatakan jadwal pemeriksaan bagi para anggota dewan serta keluarganya dilakukan mulai Kamis (25/3/2020) mendatang.

Baca juga: Tes Covid-19 Anggota DPR dan Keluarga Dijadwalkan Mulai Kamis

Indra mengatakan saat ini pembagian jadwal masih dalam penyusunan karena jumlah peserta yang ikut diperkirakan mencapai 2.000 orang.

Asumsi ini berdasarkan jumlah anggota dewan sebanyak 575 orang dengan masing-masing empat anggota keluarga.

"Dijadwalkan mulai dari Kamis sampai dengan selesai. Ini sedang menyusun jadwal, belum selesai karena jumlah anggotanya kan banyak. Keluarga mungkin 2.000 lebih," kata Indra saat dihubungi, Senin (23/3/2020).

Ia mengatakan, bahkan tidak hanya anggota keluarga saja yang difasilitasi tes Covid-19. Sopir atau asisten rumah tangga (ART) yang bekerja dengan anggota dewan mendapatkan fasilitas yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com