Anggota Komisi IX DPR Tunggu Ketegasan Pemerintah dalam Atasi Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah memberlakukan kebijakan tegas agar penyebaran virus corona setidaknya dapat dikurangi.

Salah satunya, dengan berkomitmen untuk menyampaikan informasi sesegera mungkin jika ditemukan kasus positif Covid-19.

Mufida mengapresiasi penambahan 12 jejaring laboratorium pemeriksa yang sudah dilakukan pemerintah.

Namun, tanpa komitmen menyampaikan informasi dengan cepat, kehadiran laboratorium pemeriksa bisa jadi memperpanjang proses birokrasi.

"Ketegasan saja tolong ditingkatkan. Kebijakan yang lebih tegas supaya bisa memotong mata rantai atau meminimalisir potensi penularan," kata Mufida saat dihubungi wartawan, Rabu (18/3/2020).

"Misal soal laboratorium sudah ditambah, sekarang tinggal komitmennya bagaimana supaya informasi enggak delay. Jangan sampai ribet dengan birokrasi," ujar dia.

Baca juga: Komisi IX: Kebutuhan Tenaga Medis Pasien Covid-19 Harus Dipenuhi

Menurut dia, informasi hasil spesimen itu sangat penting agar segera bisa men-tracing untuk menemukan orang lain yang terpapar virus corona.

Selanjutnya, Mufida meminta pemerintah menutup pintu masuk bagi seluruh warga negara asing (WNA).

Menurut dia, hal ini demi mencegah imported case baru yang kemungkinan dibawa WNA.

Kalau menurut kami dari semua negara (harus ditutup). Karena kan kita sekarang tidak tahu pembawanya sudah di negara mana saja. Kecuali WNI yang mau pulang, itu pun harus melewati protokol yang sudah ditetapkan," ujar dia.

Baca juga: Komisi IX Minta Pemerintah Lindungi Petugas Medis yang Atasi Covid-19

Mufida mengatakan, dengan menutup kemungkinan imported case, maka pemerintah bisa fokus melakukan penanganan dan pencegahan di dalam negeri.

"Pemerintah bisa konsentrasi ke persoalan di dalam negeri sehingga mudah di-tracing," kata dia.

Kemudian, penyebarluasan informasi terkait pencegahan virus corona juga perlu terus dilakukan pemerintah.

Misalnya, kata Mufida, soal kebijakan social distancing yang menurutnya belum terlalu dipahami sebagian masyarakat.

Ia berharap social distancing bukan sekadar imbauan, tapi menjadi kebijakan yang wajib dilakukan.

"Pemerintah harus menerjemahkan social distancing ini lebih tegas. Kalau kemarin hanya imbauan, harus jadi kewajiban. Lebih baik dilarang saja. Khsususnya di provinsi yang jadi episentrum seperti DKI Jakarta. Ini efektif mencegah penularan," tuturnya.

"Masyarakat perlu kesadaran. Maka pemerintah juga perlu memasifkan informasi, sosialisasi masih kurang. Masyarakat jadi terkesan santai," kata Mufida.

Baca juga: KSP Tegaskan Social Distancing Dapat Putus Mata Rantai Virus Corona

Hingga Rabu (18/3/2020) sore, pemerintah mengonfirmasi jumlah pasien Covid-19 menjadi 227. Jumlah itu bertambah 55 orang dari pengumuman terakhir pada Selasa (17/3/2020).

Selanjutnya, berdasarkan data pemerintah, kasus pasien Covid-19 meninggal dunia yaitu 19 orang dan sembuh 11 orang.