Komisi IX Minta Pemerintah Lindungi Petugas Medis yang Atasi Covid-19

Kompas.com - 16/03/2020, 12:33 WIB
Petugas memindahkan mobil ambulans di samping ruang isolasi RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara, Kamis (5/3/2020). Kementerian Kesehatan menyatakan hingga Kamis 5 Maret ini ada 156 pasien dalam pengawasan virus corona yang tersebar di 35 rumah sakit di 23 provinsi, 2 diantaranya merupakan pasien positif corona yang masih dirawat di RSPI Prof Dr Sulianti Saroso. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPetugas memindahkan mobil ambulans di samping ruang isolasi RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara, Kamis (5/3/2020). Kementerian Kesehatan menyatakan hingga Kamis 5 Maret ini ada 156 pasien dalam pengawasan virus corona yang tersebar di 35 rumah sakit di 23 provinsi, 2 diantaranya merupakan pasien positif corona yang masih dirawat di RSPI Prof Dr Sulianti Saroso. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena mengatakan, pemerintah harus memperhatikan keselamatan petugas medis yang langsung merawat pasien terkait virus corona atau Covid-19.

Ia meminta pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mempersiapkan seluruh fasilitas alat pelindung diri (APD) saat menangani pasien terkait Covid-19 di rumah sakit di seluruh Indonesia.

"Komisi IX meminta segera dan secepat-cepatnya, Kemenkes dan Gugus Tugas yang sudah dibentuk ini untuk mempersiapkan seluruh peralatan fasilitas yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan baik yang ada di Jakarta dan di daerah-daerah," kata Melki ketika dihubungi Kompas.com, Senin (16/3/2020).

Baca juga: Yurianto: Ada Petugas Medis Positif Corona yang Meninggal Dunia

Melki menilai, sejumlah rumah sakit di beberapa daerah di luar DKI Jakarta masih kesulitan mendapatkan APD dalam menangani virus corona atau Covid-19.

Oleh karenanya, Melki meminta pemerintah mendistribusikan APD Covid-19 secara merata dan proporsional.

"DKI Jakarta kan mudah terakses Kemenkes, tetapi kalau daerah di luar Jakarta itu sebagian besar RS yang jadi rujukan masih kesulitan APD untuk mereka bisa antisipasi memeriksa pasien Covid-19, memang saya dapat informasi bahwa APD ini didistribusikan ke rumah-rumah sakit melalui dinas kesehatan," ujarnya.

Melki mengatakan, produsen yang biasa memproduksi APD untuk rumah sakit juga mengalami kesulitan karena kekurangan bahan baku.

Ia pun meminta pemerintah mencari solusi penyediaan APD bagi tenaga medis, seperti memesan dari luar negeri.

"Kami minta mencari cara apakah memesan dari luar negeri, negara yang punya produksi dan intinya pengadaan lebih cepat dan distribusi secara merata dan proporsional di seluruh rumah sakit di Indonesia," ujar Melki.

Baca juga: Cegah Covid-19, DPR Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Social Distancing

Lebih lanjut, Melki mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya petugas medis yang terinfeksi virus corona setelah merawat pasien Covid-19.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Syarat Karyawan Terima Bantuan Pemerintah | Jokowi Pertanyakan Jumlah Bandara Internasional yang Banyak

[POPULER NASIONAL] Syarat Karyawan Terima Bantuan Pemerintah | Jokowi Pertanyakan Jumlah Bandara Internasional yang Banyak

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kekurangan SDM untuk Tes PCR di Hari Libur

Satgas Covid-19 Akui Kekurangan SDM untuk Tes PCR di Hari Libur

Nasional
Ini 7 Kandidat Vaksin yang Sedang Uji Klinis Tahap Ketiga

Ini 7 Kandidat Vaksin yang Sedang Uji Klinis Tahap Ketiga

Nasional
Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X