Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Menutup Kunjungan Wisatawan Asing ke Bali

Kompas.com - 14/03/2020, 18:50 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrat Putu Supadma Rudana meminta pemerintah untuk menutup sementara kunjungan wisatawan asing ke Pulau Bali.

Hal itu, kata dia, perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona yang menyebabkan Covid-19.

"Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tentu akan berpengaruh kepada cepatnya penyebaran virus corona di Bali," kata Putu dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/3/2020).

"Ini sangat membahayakan bagi masyarakat, kita tidak boleh anggap remeh pandemi Covid-19 ini. Lebih baik pemerintah pusat dan Pemprov Bali segera menyetop kunjungan untuk menghadapi wabah ini," sambungnya.

Baca juga: Pasien 25 Virus Corona Meninggal, Bali Belum Perlu Opsi Lockdown

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini mengambil contoh negara lain yang sudah melakukan isolasi atau lockdown untuk mencegah Covid-19 terlebih dahulu.

Oleh karena itu, Putu meminta pemerintah segera melakukan hal yang sama untuk Pulau Bali.

"Jadi kita harus menutup sementara kedatangan wisatawan asing dari jalur darat, udara maupun laut hingga kondisi semakin membaik," ujar anggota DPR daerah pemilihan Bali ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa Indonesia belum akan melakukan tindakan lockdown atau melakukan isolasi terhadap wilayah yang diwaspadai sebagai lokasi penyebaran virus corona atau penyakit Covid-19.

"Belum, belum berpikir ke arah sana," ujar Presiden Joko Widodo saat melakukan konferensi pers di Bandara Soekarno Hatta, Jumat (13/3/2020).

Jokowi bahkan mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan kementerian dan lembaga dalam menangani penyebaran virus corona.

Baca juga: Daftar 4 Rumah Sakit Rujukan Penanganan Virus Corona di Bali

Secara khusus, apresiasi juga disampaikan Jokowi ke sejumlah pemerintah daerah.

Sebab, menurut Jokowi, sejumlah daerah telah melakukan edukasi yang baik ke masyarakat mengenai virus corona dan penyakit Covid-19.

"Saya memberikan apresiasi terhadap daerah yang mampu mengedukasi ke masyarakat," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com