Salin Artikel

Pemerintah Diminta Menutup Kunjungan Wisatawan Asing ke Bali

Hal itu, kata dia, perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona yang menyebabkan Covid-19.

"Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tentu akan berpengaruh kepada cepatnya penyebaran virus corona di Bali," kata Putu dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/3/2020).

"Ini sangat membahayakan bagi masyarakat, kita tidak boleh anggap remeh pandemi Covid-19 ini. Lebih baik pemerintah pusat dan Pemprov Bali segera menyetop kunjungan untuk menghadapi wabah ini," sambungnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini mengambil contoh negara lain yang sudah melakukan isolasi atau lockdown untuk mencegah Covid-19 terlebih dahulu.

Oleh karena itu, Putu meminta pemerintah segera melakukan hal yang sama untuk Pulau Bali.

"Jadi kita harus menutup sementara kedatangan wisatawan asing dari jalur darat, udara maupun laut hingga kondisi semakin membaik," ujar anggota DPR daerah pemilihan Bali ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa Indonesia belum akan melakukan tindakan lockdown atau melakukan isolasi terhadap wilayah yang diwaspadai sebagai lokasi penyebaran virus corona atau penyakit Covid-19.

"Belum, belum berpikir ke arah sana," ujar Presiden Joko Widodo saat melakukan konferensi pers di Bandara Soekarno Hatta, Jumat (13/3/2020).

Jokowi bahkan mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan kementerian dan lembaga dalam menangani penyebaran virus corona.

Secara khusus, apresiasi juga disampaikan Jokowi ke sejumlah pemerintah daerah.

Sebab, menurut Jokowi, sejumlah daerah telah melakukan edukasi yang baik ke masyarakat mengenai virus corona dan penyakit Covid-19.

"Saya memberikan apresiasi terhadap daerah yang mampu mengedukasi ke masyarakat," ucap Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/14/18504411/pemerintah-diminta-menutup-kunjungan-wisatawan-asing-ke-bali

Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke