MK Putuskan Pilpres dan Pileg Digabung, Bawaslu: Kami Akan Beri Masukan ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya akan memberi masukan kepada DPR dan pemerintah terkait pembentukan undang-undang pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keserentakan pemilu.

"Bawaslu siap untuk menyampaikan hasil-hasil temuan kami dalam penyelenggaraan pemilu. Sehingga pilihan yang akan dipilih DPR dan pemerintah (ke depannya) bisa pas sesuai dengan pertimbangan MK," ujar Fritz ketika dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (27/2/2020).

Masukan yang dimaksud juga termasuk temuan Bawaslu tentang banyaknya penyelenggara pemilu ad hoc yang kelelahan dan meninggal dunia saat pemilu.

"Jadi kami berikan masukan untuk revisi atau pembentukan dasar hukum. Nanti pilihan mana yang akan dipakai itu terserah para pembuat UU," tutur Fritz.

Baca juga: Perludem Nilai Putusan MK Bukan Berarti Pemilu Harus 5 kotak Suara

Lebih lanjut, Fritz menyebut putusan MK memberikan kepastian tentang apa itu pemilu.

Sebab MK tidak membedakan mana Pemilu dan Pilkada.

"MK menegaskan mengenai pemilihan langsung. Tidak dikenal lagi konsep pemilihan tidak langsung," tambahnya.

Sebelumnya, majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa keserentakan pemilihan umum yang diatur di Undang-undang Pemilu dan UU Pilkada dimaknai sebagai pemilihan umum untuk memilih anggota perwakilan rakyat di tingkat pusat, yaitu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD.

Artinya, ketiga pemilihan wakil rakyat itu tak bisa dipisahkan satu sama lain.

Baca juga: MK Putuskan Pemilu Tetap Serentak, Gerindra: Masih Terbuka Dibahas di DPR

Hal itu disampaikan majelis hakim saat sidang putusan uji materi tentang keserentakan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dimohonkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden," kata Hakim Saldi Isra saat membacakan putusan dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Majelis hakim MK menegaskan bahwa penggabungan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD bertujuan untuk menguatkan sistem presidensiil di pemerintahan Indonesia.

"Keserentakan pemilihan umum untuk pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dan upaya penguatan sistem pemerintahan presidensiil," ujar Saldi.