MK Putuskan Pemilu Tetap Serentak, Gerindra: Masih Terbuka Dibahas di DPR

Kompas.com - 27/02/2020, 11:16 WIB
Anggota DPR Habiburokhman saat hadiri sidang vonis Lutfi Alfiandi di Pengadilan Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPR Habiburokhman saat hadiri sidang vonis Lutfi Alfiandi di Pengadilan Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Gerindra Habiburokhman menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemilihan presiden dan wakil presiden anggota DPR, dan anggota DPD tak bisa dipisahkan satu sama lain.

Namun, Habiburokhman mengatakan soal keserentakan pemilu itu masih bisa dibahas di DPR.

"Format keserentakan dalam UU Pemilu selanjutnya masih terbuka untuk dibahas di DPR sebagai pembuat UU," kata Habiburokhman saat dihubungi, Kamis (27/2/2020).

Alasannya, MK dalam putusannya hanya menolak gugatan pemohon soal penyelenggaraan pemilu serentak yang tertuang dalam UU Pemilu No 7/2017.

Baca juga: Kritik Putusan MK, Wasekjen PAN Sebut Pemilu Seharusnya Perhatikan Kondisi Sosial

MK, kata dia, tidak membuat norma baru dalam putusannya.

Oleh karena itu, Habiburokhman mengatakan kesempatan pembahasan keserentakan pemilu itu masih terbuka di DPR.

Revisi UU Pemilu No 7/2017 memang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020.

"Yang jelas sebagai bangsa kita harus sama-sama mengevaluasi damage dari keserentakan Pemilu 2019 yang mengakibatkan ratusan petugas pemilu meninggal dunia," tuturnya.

Baca juga: MK Putuskan Pilpres dan Pileg Digabung, Bawaslu: Kita Kawal Pembahasan UU

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, Fraksi Gerindra akan menyerap aspirasi masyarakat soal keserentakan pemilu terkait revisi UU Pemilu.

Habiburokhman menyatakan DPR memerhatikan masukan publik dalam melakukan revisi UU No 7/2017 itu.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Data Kasus Covid-19 Tak Pernah Real Time hampir 10 Bulan, Epidemiolog: Tidak Bisa Terus Dibiarkan

Data Kasus Covid-19 Tak Pernah Real Time hampir 10 Bulan, Epidemiolog: Tidak Bisa Terus Dibiarkan

Nasional
Gugat Pilkada, Inisiator LaporCovid-19: Pemerintah Abaikan Hak Kesehatan Masyarakat

Gugat Pilkada, Inisiator LaporCovid-19: Pemerintah Abaikan Hak Kesehatan Masyarakat

Nasional
Pada 2020, Dompet Dhuafa Distribusikan Lebih dari 42.000 Hewan Kurban

Pada 2020, Dompet Dhuafa Distribusikan Lebih dari 42.000 Hewan Kurban

Nasional
Jika Penambahan Kasus Covid-19 Melonjak hingga 100 Persen, Apa Langkah Pemerintah?

Jika Penambahan Kasus Covid-19 Melonjak hingga 100 Persen, Apa Langkah Pemerintah?

Nasional
Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pakai Masker 59,32 Persen, Satgas: Trennya Turun Terus

Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pakai Masker 59,32 Persen, Satgas: Trennya Turun Terus

Nasional
Kasus Covid-19 di Sejumlah Negara Naik setelah Pemilu, Ini Penyebabnya

Kasus Covid-19 di Sejumlah Negara Naik setelah Pemilu, Ini Penyebabnya

Nasional
Cuitan Maaher At-Thuwailibi yang Membawanya Jadi Tersangka Kasus Dugaan Ujaran Kebencian...

Cuitan Maaher At-Thuwailibi yang Membawanya Jadi Tersangka Kasus Dugaan Ujaran Kebencian...

Nasional
Satgas Sebut Pemeriksaan Covid-19 Indonesia Telah Mendekati Standar WHO

Satgas Sebut Pemeriksaan Covid-19 Indonesia Telah Mendekati Standar WHO

Nasional
Satgas Imbau Masyarakat Pilih Calon Kepala Daerah yang Patuh Protokol Kesehatan saat Kampanye

Satgas Imbau Masyarakat Pilih Calon Kepala Daerah yang Patuh Protokol Kesehatan saat Kampanye

Nasional
Fokus Tangani Covid-19, Wapres: Usulan Pemekaran Daerah Masih Moratorium

Fokus Tangani Covid-19, Wapres: Usulan Pemekaran Daerah Masih Moratorium

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Zona Merah Diminta Tak Paksakan Sekolah Tatap Muka

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Zona Merah Diminta Tak Paksakan Sekolah Tatap Muka

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS 57,97 Persen, Jabar Tertinggi

Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS 57,97 Persen, Jabar Tertinggi

Nasional
Komisi X Minta Sekolah Tak Terburu-buru Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

Komisi X Minta Sekolah Tak Terburu-buru Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Komisi X Akan Minta Kebijakan Sekolah Tatap Muka pada Januari 2021 Ditinjau Kembali

Komisi X Akan Minta Kebijakan Sekolah Tatap Muka pada Januari 2021 Ditinjau Kembali

Nasional
Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pemilu Tak Signifikan, Satgas Contohkan Kroasia hingga Trinidad Tobago

Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pemilu Tak Signifikan, Satgas Contohkan Kroasia hingga Trinidad Tobago

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X