Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi V Kecewa Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Tak Hadiri Rapat soal Banjir

Kompas.com - 27/02/2020, 06:31 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar Ridwan Bae menyayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tak menghadiri rapat kerja dengan Komisi V di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). 

Diketahui, Komisi V mengundang Anies Baswedan, Ridwan, Wahidin beserta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BASARNAS hingga Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) terkait banjir di DKI Jakarta.

Baca juga: Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Absen, Rapat soal Penanganan Banjir Ditunda

Ridwan pun menyoroti ketidakhadiran Gubernur Anies. Menurutnya, ketidakhadiran Anies mengecewakan DPR sebagai wakil rakyat. 

"Ketidakhadiran dia (Anies) itu mengecewakan kami komisi V, kami ini wakil rakyat, yang bekerja sesuai rakyat, bagaimana mengatasi persoalan-persoalannya salah satunya banjir DKI Jakarta," kata Ridwan ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (26/2/2020) malam.

Ridwan menilai, alasan Anies tak ikut rapat kerja dengan Komisi V tidak dapat diterima.

Sebab, jika Anies ingin meninjau titik banjir, tugas itu seharusnya bisa digantikan oleh jajaran Pemprov DKI.

"Kalau menijau titik banjir, itu tidak harus dia," ujarnya.

Anies, kata Ridwan, seharusnya memenuhi undangan rapat kerja Komisi V agar dapat mencari solusi terkait penanganan banjir bersama Kementerian PUPR, BASARNAS dan BMKG.

"Sebaiknya mencari solusi mencari tindakan terbaik kayak apa perencanaan apa yang komprehensif. Tidak bisa dengan cara tinjau-tinjau itu, tinjau titik lah, tinjau orang kena banjir lah, bukan titik temunya," ucapnya.

Baca juga: DPR Akan Panggil Lagi Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin untuk Rapat soal Banjir

Selain Anies, Ridwan mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim seharusnya menghadiri rapat kerja dengan Komisi V.

Oleh karenanya, menurut Ridwan, Komisi V akan kembali memanggil tiga gubernur tersebut untuk memaparkan permasalahan di daerah masing-masing.

"Setelah reses (panggil tiga gubernur), kita bertemukan tiga gubernur dengan menteri adalah ingin mendengarkan paparan mereka dalam artian, dimana permasalahan tersebut, lalu bagaimana cara menanganinya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi V DPR memutuskan menunda rapat pembahasanan penanganan banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya siang tadi.

Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan absen dalam rapat tersebut.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim yang diundang dalam rapat juga absen dan diwakilkan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com