Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Kompas.com - 22/02/2020, 16:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

ACEH, KOMPAS.com - Pembina Yayasan Sukma Bangsa Surya Paloh menyebut, Provinsi Aceh mengalami ketergantungan pada otonomi khusus (otsus) yang hingga kini telah berjalan 16 tahun.

Menurut Surya, ketergantungan pada otsus bukan pertanda yang baik dan justru berbahaya bagi pembangunan negara.

"Ketergantungan terhadap otsus terlalu besar bagi berjalannya roda pembangunan di wilayah Aceh dan itu artinya tidak sehat. Tidak sehat bahkan berbahaya itu," kata Surya dalam sambutannya di hadapan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan masyarakat Aceh yang hadir dalam acara Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa, Bireun, Aceh, Sabtu (22/2/2020).

Baca juga: APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

Surya meminta adanya perbaikan atas keadaan ini. Menurut dia, persoalan ketergantungan dapat diselesaikan jika seluruh elemen menghilangkan kepentingan jangka pendek.

Surya bahkan meminta pemerintah pusat untuk memberikan asistensi khusus terhadap pelaksanaan otsus. Hal ini ia sampaikan ke Presiden Joko Widodo yang juga hadir dalam acara.

"Tapi bapak presiden, apa yang terasa di daerah ini memerlukan asistensi khusus dari pusat, asistensi secara khusus. Daerah ini memerlukan supervisi secara khusus walaupun telah mendapatkan kekhususan sebagai daerah otonomi khusus," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Menjawab permintaan Surya, Jokowi pada sambutannya menyatakan bahwa dirinya bersedia secara langsung mendampingi pelaksanaan otsus di Aceh.

"Kalau tadi Bang Surya Paloh menyampaikan perlu asistensi, saya bertanya pada pemda, perlu nggak? Kalau perlu besok saya langsung dampingi," kata dia.

Secara khusus, Jokowi pun meminta pemerintah daerah Aceh untuk mengelola dana otsus secara efektif.

"Pokoknya tata kelola harus bersih, akuntabel," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com