Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Upaya Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terkendala Data

Kompas.com - 11/02/2020, 14:58 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah untuk menurunkan stunting dan kemiskinan adalah persoalan data.

Ia mengatakan, harus ada evaluasi secara menyeluruh dan penyesuaian kebijakan agar tepat sasaran dalam penanganan masalah kemiskinan serta stunting.

"Soal data. Kami sepakat untuk segera mempercepat pembangunan satu data Indonesia, terutama untuk data kemiskinan dan stunting menjadi satu," kata Muhadjir seusai rapat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Jokowi Targetkan Angka Stunting Turun hingga 14 Persen

Satu Data Indonesia sendiri merupakan program yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 yang leading sector-nya adalah Badan Nasional Perencanaan Pembangunan (Bappenas).

Melalui program satu data tersebut, kata dia, maka pemerintah bisa menyelesaikan masalah lebih sistematis, serta targetnya pun terukur karena datanya sudah pasti.

Apalagi, kata dia, stunting selalu berbasis keluarga sehingga sumber datanya harus dipertajam.

Adapun data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah ada bersifat umum dan harus dirinci lagi menjadi lebih detail.

"BPS kan hanya data statistik, kita perlu data yang merupakan perpaduan komplet antara data statistik dan geospasial," kata dia.

Baca juga: Wapres: Turunkan Stunting Hingga 14 Persen Berat, Kita Harus Kerja Keras

Dalam program Satu Data Indonesia itu, kata dia, pemutakhirannya tetap dilakukan BPS.

Sebab selama ini setiap kementerian memiliki data masing-masing sehingga dengan program tersebut bisa terlihat seluruh data dalam satu program.

Nantinya setiap kementerian akan memutakhirkan data masing-masing di program tersebut secara terus-menerus.

"Kita upayakan semua kementerian, mengacu pada satu data yang menjadi tanggung jawab Bappenas," kata dia.

Baca juga: Wapres Kumpulkan Sejumlah Menteri, Rapat Penurunan Kemiskinan dan Stunting 2024

Pemerintah sendiri menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada 2024. Sementara terkait angka kemiskinan, pemerintah menargetkan penurunan sebanyak 5 sampai 6 persen dari sebelumnya 9,22 persen per September 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com