Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/02/2020, 18:31 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial (Kemensos) bertransformasi menjadi Program Sembako, pada Januari 2020 lalu.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA. Dulung mengatakan, program Sembako merupakan salah satu langkah pemerintah mencegah stunting.

Pada program tersebut, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bebas memilih bahan pangan komoditi tambahan, seperti kacang-kacangan, daging, ayam, buah, dan sayuran, sesuai ketersediaan di tiap daerah.

“KPM bebas memilih sembako yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Misalnya di sini biasanya mengonsumsi sagu, nah itu boleh,” kata Andi, saat meresmikan dua e-Warong di Kabupaten Mamuju, Selasa (4/2/2020), seperti dalam keterangan tertulisnya. 

Baca juga: Cegah Stunting, Mensos: Kebijakan PKH 2020 Diarahkan untuk Pemenuhan Nutrisi

Nantinya, kata dia, penyaluran program Sembako akan dilakukan melalui e-Warong.

Adapun dua e-Warong yang diluncurkan tersebut antara lain e-Warong Cahaya Bone di Jalan Tintilingan Kecamatan Mamuju, dan e-Warong Kios 58 di Jalan TVRI Kecamatan Simboro.

Keduanya menyediakan komoditi sembako seperti tempe, ayam, dan abon, untuk melayani sekitar 400 KPM.

Baca juga: Beras Bulog untuk BPNT Akan Disalurkan Awal 2020

Untuk nilai bantuan KPM, pemerintah meningkatkannya dari Rp 110.000 per KPM per bulan, menjadi Rp 150.000 per KPM per bulan.

Andi pun berpesan agar KPM mempergunakan bantuan tersebut dengan baik, sesuai ketetapan yang ada.

Selain Andi, dalam acara peresmian tersebut hadir pula Wakil Bupati Mamuju Irwan SP. Pababari, Kadinsos Provinsi Sulawasi Barat Bau Akram Dai, dan Kadinsos Kabupaten Mamuju Luthfi. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com